Peraturan Menteri

1. KELAS JABATAN
   • Permenristekdikti Nomor 89   Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan   di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
   • Permenristekdikti Nomor 88   Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di   Teknologi Kalimantan
   • Permenristekdikti Nomor 87   Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Institut Seni Budaya Indonesia   Tanah Papua
   • Permenristekdikti Nomor 86 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Cilacap
   • Permenristekdikti Nomor 85 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Institut Teknologi Sumatera
   • Permenristekdikti Nomor 84 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
   • Permenristekdikti Nomor 83 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
   • Permenristekdikti Nomor 82 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Subang
   • Permenristekdikti Nomor 81 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan
   • Permenristekdikti Nomor 80 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Indramayu
   • Permenristekdikti Nomor 79 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di   Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Yogyakarta
   • Permenristekdikti Nomor 78   Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di Universitas Timor
   • Permenristekdikti Nomor 77 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di   Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta
   • Permenristekdikti Nomor 76 Tahun 2016 tentang   Kelas Jabatan di   Akademi   Komunitas   Negeri   Aceh Barat
2. KERJA SAMA
   • Permenristekdikti Nomor 14 Tahun 2017 tentang   Daftar   Kegiatan   dan Objek   Perizinan Penelitian   Asing   yang Tidak Direkomendasikan, Lampiran
   • Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga   Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
   • Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
   • Permendiknas Nomor 26 Tahun 2007   tentang   Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri(ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
3. BANTUAN OPERASIONAL
   • Permenristekdikti   Nomor   6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
   • Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013
   • Permendikbud Nomor 4   Tahun 2013 tentang   Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013
   • Permendikbud Nomor 76 tahun 2012 tentang   Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya
4. BEASISWA
   • Permendikbud Nomor 95 Tahun 2013   tentang   Beasiswa Unggulan
   • Permendiknas 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
   • Permendiknas 62 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional
   • Permendiknas 20 Tahun 2009 tentang Beasiswa Unggulan
5. STATUTA
   • Permenristekdikti   Nomor 13   Tahun 2017 tentang   Politeknik Negeri FakFak
   • Permenristekdikti   Nomor 12   Tahun 2017 tentang   Statuta Institut Teknologi Sumatera
   • Permenristekdikti   Nomor 11   Tahun 2017 tentang   Statuta Politeknik Negeri   Sambas
   • Permenristekdikti   Nomor 13   Tahun 2017 tentang   Statuta Politeknik Banyuwangi
   • Permenristekdikti   Nomor 08 Tahun 2017 tentang   Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang
   • Permenristekdikti   Nomor 07 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Cilacap
   • Permenristekdikti   Nomor 06 Tahun 2017 tentang   Statuta Institut Teknologi Kalimantan
   • Permenristekdikti   Nomor 05 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut
   • Permenristekdikti   Nomor 03 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung
   • Permenristekdikti   Nomor 02   Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar
   • Permenristekdikti   Nomor 72   Tahun 2016 tentang   Statuta   Politeknik Manado
   • Permenristekdikti   Nomor 71   Tahun 2016 tentang   Statuta Universitas Teuku Umar
   • Permenristekdikti   Nomor 70   Tahun 2016 tentang Statuta   Politeknik Negeri Indramayu
   • Permenristekdikti   Nomor 67   Tahun 2016 tentang   Statuta Universitas Negeri Padang
   • Permenristekdikti   Nomor   47 Tahun 2016 tentang Statuta ISBI Bandung
   • Permenristekdikti   Nomor 46   Tahun 2016 tentang Statuta   Politeknik Maritim   Negeri   Indonesia
   • Permenristekdikti   Nomor 45 Tahun 2016 tentang Statuta   Politeknik   Negeri   Semarang
   • Permenristekdikti   Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas   Lambung Mangkurat
6. ORGANISASI DAN TATA KERJA
   • Permenristekdikti   Nomor 73   Tahun 2016 tentang   Organisasi   dan Tata Kerja   Universitas Pertahanan
   • Permenristekdikti   Nomor 66   Tahun 2016 tentang   Organisasi   dan Tata Kerja   Universitas Singaperbangsa Karawang
   • Permenristekdikti   Nomor 44   Tahun 2016 tentang   Organisasi   dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta
   • Permenristekdikti   Nomor   50 Tahun 2016 tentang   Organisasi   dan Tata   Kerja   Uuniversitas Bangka Belitung
   • Permenristekdikti   Nomor   15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti
   • Permendikbud Nomor   33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
   • Permendikbud Nomor 94 Tahun 2013   tentang   Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan
   • Permendikbud Nomor 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis
   • Permendikbud Nomor 01 Tahun 2013   tentang   Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
   • Permendikbud 72 tahun 2012 tentang   Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
   • Permendikbud 69 tahun 2012 tentang   Perubahan aas Permendikbud no.   01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
   • Permendikbud Nomor 41 tahun 2012   tentang   Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   • Permendikbud Nomor 37 tahun 2012   tentang   Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
   • Permendikbud Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
   • Permendiknas 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
   • Permendiknas Nomor 07 Tahun 2007 tentang   Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
7. PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
   • Permendikbud Nomor 91 Tahun 2013   tentang   Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
   • Permendikbud Nomor 36 tahun 2012   tentang   Perubahan Kedua Atas Permendiknas   No. 9 Tahun 2011   Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional,   Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012
   • Permendikbud Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
   • Permendiknas 09 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
8. AKREDITASI
   • Permenristekdikti   Nomor   32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi (Menghapus Permendikbud no. 87 Tahun 2014)
   • Permendikbud Nomor   87 Tahun 2014   tentang   Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
   • Permendikbud 59 tahun 2012   tentang Badan Akreditasi Nasional
   • Permendiknas 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
   • Permendiknas 73 Tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
   • Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005   tentang   Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
9. BANTUAN SOSIAL
   • Permendikbud 73 tahun 2012 tentang   Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya,   sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
   • Permendikbud 65 tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan,   sudah dibatalkan   oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
   • Permendiknas 33 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
10. TATA CARA
    • Permenristekdikti   Nomor   53 Tahun 2016 tentang   Tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan   di Kementerian   Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi,   Lampiran I dan II,   Lampiran III
    • Permenristekdikti   Nomor   38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tendik Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada 35 PTN Baru
    • Permenristekdikti   Nomor   12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan   dan Lampiran
    • PermenristekdiktiNomor   5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum   dan Lampiran
    • PermenristekdiktiNomor   18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi   Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    • Permenrdikbud   Nomor   93 Tahun 2014 tentang   Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,   dan lampiran
    • Permendikbud Nomor 30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    • Permendiknas Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
    • Permendiknas Nomor 38 Tahun 2006 tentang   Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus   (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008)
    • Permendiknas Nomor 32 Tahun 2006 tentang   Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
11. TUNJANGAN
    • Permenristekdikti   Nomor 20   Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
    • Permenristekdikti   Nomor   31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti,   dan Lampiran
    • Permendikbud Nomor 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    • Permendikbud Nomor 107 Tahun 2013   tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya
    • Permendikbud Nomor 93 Tahun 2013 tentang   Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa
    • PermenrPistekdikti Nomor 89 Tahun 2013   tentang   Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
    • Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang   Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
    • Permendiknas 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
    • Permendiknas Nomor 18 Tahun 2008   tentang   Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
    • Permendiknas Nomor 19 Tahun 2006   tentang   Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
12. SERTIFIKAT
    • Permenristekdikti   Nomor   11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi   dan Lampiran
    • Permendikbud Nomor   81 Tahun 2014 tentang   Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
    • Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
    • Permendikbud Nomor 83 tahun 2013   tentang   Sertifikat Kompetensi
13. PENERIMAAN
    • Permenristekdikti   Nomor   45 Tahun 2015 tentang   Perubahan   Permen No. 2 Tahun 2015   tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN
    • Permenristekdikti   Nomor   2 Tahun 2015   tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
    • Permendiknas 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
14. PENYELENGGARAAN
    • Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.   24 Tahun 2012
    • Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012   tentang   Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001)
    • Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
    • Permendiknas 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
15. PENGELOLAAN
    • Permendikbud 60 tahun 2012   tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    • Permendiknas 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    • Permendiknas 38 Tahun 2008 tentang   Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
    • Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007   tentang   Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
    • Permendiknas Nomor 30 Tahun 2007 tentang   Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
16. PROGRAM
    • Permenristekdikti   Nomor   19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
    • Permenristekdikti   Nomor   14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan   Lampiran
    • Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013   tentang   Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
    • Permendiknas Nomor 38 Tahun 2011   tentang Perubahan atas 18 Tahun 2011   tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas   (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011:   01,   02   dan   Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011)
    • Permendiknas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas   (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
    • Permendiknas 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    • Permendiknas 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
    • Permendiknas 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
    • Permendiknas Nomor 01 Tahun 2006   tentang   Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
17. STANDAR
    • Permenristekdikti   Nomor   44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi   dan Lampiran
    • Permendikbud Nomor   90 Tahun 2014 tentang   Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan   dan Lampiran
    • Permendikbud Nomor   49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    • Permendikbud Nomor 96 Tahun 2013   tentang   Badan Standar Nasional Pendidikan
    • Permendikbud Nomor 31 tahun 2012   tentang   Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    • Permendiknas 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    • Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
    • Permendiknas 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus
18. PEDOMAN
    • Permenristekdikti Nomor 10   Tahun 2017 tentang   Pedoman   Penyelenggaraan   Pendidikan   dan Pelatihan   di Lingkungan   Kemristekdikti
    • Permenristekdikti Nomor 04   Tahun 2017 tentang   Pedoman Kerja Sama   di Kemristekdikti, dan Lampiran
    • Permenristekdikti Nomor 74   Tahun 2016 tentang   Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum   bagi Perguruan Tinggi Negeri   yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan   Umum,   Lampiran,   Format SPM
    • Permenristekdikti Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
    • PermenristekdiktiNomor 69   Tahun 2016 tentang   Pedoman Pembentukan Komite Penilaian   dan/atau Reviewer   dan Tata Cara Pelaksanaan   Penilaian Penelitian   dengan   menggunakan   Standar Biaya Keluaran,   Lampiran
    • PermenrdikbudNomor   139 Tahun 2014   tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi   dan   LampiranPermenrdikbud   Nomor   112 Tahun 2014 tentang   Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    • Permendiknas 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta . Perguruan Tinggi
    • PermenrdikbudNomor   97 Tahun 2014 tentang   Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    • Permendikbud Nomor   83 Tahun 2014: Pedoman   Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan   dan Lampiran
    • Permendikbud Nomor   77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    • Permendikbud Nomor   52 Tahun 2014 tentang   Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
    • Permendikbud Nomor 18 Tahun 2014   tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    • Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014   tentang   Pedoman Pelestarian Tradisi
    • Permendikbud Nomor 24 Tahun 2013   tentang   Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)
    • Permendikbud Nomor 7   Tahun 2013   tentang   Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
    • Permendikbud Nomor 42 tahun 2012   tentang   Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    • Permendiknas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
    • Permendiknas 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
    • Permendiknas 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
    • Permendiknas 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    • Permendiknas 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
    • Permendiknas 33 Tahun 2009 tentang Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
    • Permendiknas 53 Tahun 2008 tentang   Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU
    • Permendiknas Nomor 06 Tahun 2008 tentang   Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi
19. SISTEM
    • Permenristekdikti   Nomor   62   Tahun 2016 tentang   Sistem   Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    • Permendikbud Nomor   85 Tahun 2014 tentang   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    • Permendikbud Nomor   50 Tahun 2014 tentang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    • Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang   Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    • Permendiknas Nomor 44 tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    • Permendiknas 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
    • Permendiknas Nomor 16 Tahun 2008   tentang   Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
    • Permendiknas Nomor 15 Tahun 2007 tentang   Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
20. PELAYANAN
    • Permenristekdikti   Nomor 68   Tahun 2016 tentang   Layanan Pengadaan Secara Elektronik   di Lingkungan   Kementerian Riset, Teknologi, dan   Pendidikan   Tinggi
    • Permenristekdikti   Nomor   59 Tahun 2016 tentang   Pelayanan Publik   di Kementerian   Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi,   Lampiran
    • Permendikbud Nomor 85 Tahun 2013   tentang   Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
    • Permendikbud Nomor 9   Tahun 2013   tentang   Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Ti
    • Permendiknas 62 Tahun 2008 tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
21. PENDIRIAN
    • Permendikbud   Nomor   95 Tahun 2014 tentang   Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    • Permendikbud Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
    • Permendikbud Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota)
    • Permendiknas 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP   (Lampiran I,   Lampiran II,   Lampiran III,   Lampiran IV,Lampiran V,   Lampiran VI)
22. PEJABAT
    • Permendikbud Nomor   67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
    • Permendikbud Nomor 105 Tahun 2013   tentang   Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    • Permendikbud Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkaplampirannya
    • Permendiknas 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    • Permendiknas Nomor 41 Tahun 2006 tentang   Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
    • Permendiknas Nomor 17 Tahun 2006   tentang   Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas
23. PENGANGKATAN
    • Permenristekdikti   Nomor   1 Tahun 2015   tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
    • Permendikbud Nomor 88 Tahun 2013   tentang   Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
    • Permendikbud 74 tahun 2012 tentang   Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
    • Permendikbud Nomor 40 tahun 2012   tentang   Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
    • Permendikbud Nomor 33 tahun 2012   tentang   Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
    • Permendiknas 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    • Permendiknas 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas   (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
24. JABATAN
    • Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2018   tentang Pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana di lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi   dan Lampirannya
    • Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN   no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014   tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya,   Lampiran 1-2,   Lampiran 3,   Lampiran 4-12
    • Permenrdikbud   Nomor   92 Tahun 2014   tentang   Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen   dan lampiran
    • Permendikbud Nomor 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
    • Permenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
    • Permendikbud Nomor 82 Tahun 2013   tentang   Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    • Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013   tentang   Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru
    • Permendikbud Nomor 46 Tahun 2013   tentang Permenpan & RB tentang Perubahan atas   17 Tahun 2013   tentang Jabatan Fungsional dosen
    • Permendikbud Nomor 17 Tahun 2013   tentang   Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan   Lampiran
    • Permendikbud Nomor 05 Tahun 2012 tentang Serfifikasi Guru dalam Jabatan
    • Permendiknas 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
    • Permendiknas 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
    • Permendiknas 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
    • Permendiknas 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan
    • Permendiknas 51 Tahun 2008 tentang   Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
    • Permendiknas 20 Tahun 2008 tentang Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS
    • Permendiknas Nomor 09 Tahun 2008 tentang   Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
    • Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang   Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
25. PENDIDIKAN MENENGAH
    • Permenristekdikti Nomor 80 Tahun 2013 tentang   Pendidikan Menengah Universal
    • Permendikbud 75 tahun 2012 tentang Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah   dan Lampirannya
26. PEMBERIAN
    • Permendikbud Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
    • Permendikbud Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
    • Permendiknas 21 Tahun 2010 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    • Permendiknas 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
27. RENCANA
    • Permenristekdikti   Nomor   13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019   dan Lampiran
    • Permendiknas 1 Tahun 2011 / IM Tentang Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
    • Permendiknas 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    • Permendiknas 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas   Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
    • Permendiknas 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
28. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
    • Permendiknas 06 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    • Permendiknas 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
29. RINCIAN TUGAS UNIT KERJA
    • Permendikbud Nomor 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
    • Permendikbud Nomor 5   Tahun 2013   tentang   Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
30. BIAYA
    • Permenristekdikti   Nomor   6   Tahun 2018 tentang   Bantuan   Operasional Perguruan Tinggi Negeri
    • Permenristekdikti   Nomor   39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
    • Permenristekdikti   Nomor   22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungn Kemenriste & Dikti, Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3
    • Permenrdikbud   Nomor   96 Tahun 2014 tentang   Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
    • Permendikbud Nomor   73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,   Lampiran 1   dan Lampiran 2
    • Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013   tentang   Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya
    • Permendiknas 30 Tahun 2010 tentang Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
    • Permendiknas Nomor 02 Tahun 2005   tentang   Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi
31. UNIT AKUNTANSI
    • Permendiknas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
    • Permendiknas 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional   Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional   Sebagaimana Telah Diubah   dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007   (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)
32. LAINNYA
    • Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi
    • Permenristekdikti Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan   Penutupan Program   Studi   di Luar Kampus Utama Perguruan   Tinggi
    • Permenristekdikti Nomor 90   Tahun 2016 tentang   Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
    • Permenristekdikti   Nomor   61   Tahun 2016 tentang   Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
    • Permenristekdikti   Nomor   42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
    • Permenristekdikti   Nomor   26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
    • Permenristekdikti   Nomor   2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi   dan Lampiran
    • Permenristekdikti   Nomor   51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi   dan Lampiran I,   Lampiran   II,   Lampiran III   (membatalkan Permendikbud no. 20 Tahun 2015)
    • Permenristekdikti   Nomor   1 Tahun 2016   tentang Perubahan atas   Permendikbud no.   1 Tahun 2015   tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
    • Permenristekdikti   Nomor   49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan   Lampiran I,   Lampiran II,   Lampiran III,   Lampiran IV,   Lampiran V
    • Permenristekdikti   Nomor   43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemristekdikti
    • Permenristekdikti   Nomor   26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi atau di SINI
    • Permenristekdikti   Nomor   25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi
    • Permenristekdikti   Nomor   4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti
    • Permendikbud Nomor   154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi   dan Lampirannya
    • Permendikbud Nomor   88 Tahun 2014 tentang   Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    • Permendikbud Nomor 99 Tahun 2013   tentang   Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud
    • Permendiknas 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
    • Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013   tentang   Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
    • Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013   tentang   Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
    • Permendikbud Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    • Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013   tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
    • Permendikbud Nomor 6   Tahun 2013   tentang   Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)
    • Permendikbud Nomor 16 Tahun 2012   tentang   Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud, bersama Lampiran
    • Permendikbud Nomor 14 tahun 2012   tentang   Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012,Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
    • Permendikbud Nomor 10 Tahun 2012 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan dan   Lampirannya
    • Permendiknas   Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    • Permendiknas Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan nama Kemdiknas menjadi KemdikbudPermendiknas Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009)
    • Permendiknas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah
    • Permendiknas 39 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan   Lampiran
    • Permendiknas 17 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
    • Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
    • Permendiknas 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    • Permendiknas 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
    • Permendiknas 26 Tahun 2009 tentang Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
    • Permendiknas 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
    • Permendiknas 61 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
    • Permendiknas 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
    • Permendiknas 57 Tahun 2008 tentang Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
    • Permendiknas 39 Tahun 2008 tentang   Pembinaan Kesiswaan
    • Permendiknas 27 Tahun 2008 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
    • Permendiknas 19 Tahun 2008   tentang   Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
    • Permendiknas Nomor 17 Tahun 2008   tentang   Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen   (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    • Permendiknas Nomor 02 Tahun 2008 tentang   Buku
    • Permendiknas Nomor 44 Tahun 2007 tentang   Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
    • Permendiknas Nomor 42 Tahun 2007 tentang   Sertifikasi dosen   (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    • Permendiknas Nomor 25 Tahun 2007 tentang   Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
    • Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang   Standar Penilaian Pendidikan
    • Permendiknas Nomor 17 Tahun 2007   tentang   Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
    • Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007   tentang   Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
    • Permendiknas Nomor 44 Tahun 2006   tentang   Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah   dibatalkan   oleh Permendiknas no.24 Tahun 2013
    • Permendiknas Nomor 42 tahun 2006 tentang   Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
    • Permendiknas Nomor 37 Tahun 2006 tentang   Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    • Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang   Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini
    • Permendiknas Nomor 28 Tahun 2006   tentang   Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
    • Permendiknas Nomor 26 Tahun 2006   tentang   Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
    • Permendiknas Nomor 16 Tahun 2006   tentang   Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    • Permendiknas Nomor 14 Tahun 2006   tentang   Laporan Akuntabilitas Kinerja
    • Permendiknas Nomor 13 Tahun 2006   tentang   Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    • Permendiknas Nomor 25 Tahun 2005   tentang   Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional