MEDAN – Pemerintah akan melakukan evaluasi untuk memberikan insentif yang lebih banyak dalam rangka mendorong PTS-PTS melakukan penggabungan. Evaluasi dan kebijakan pemberian insentif lebih banyak tersebut menunggu kebijakan umum Mendikbud.

Demikian dikatakan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo ketika memberi pengarahan pada acara Rapat Koordinasi Pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dan Pimpinan Perguruan Tinggi serta Penganugerahan Tahun 2019 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII diselenggarakan di Hotel Grand Aston, Medan (27-29/11).

Pada acara ini hadir 135 peserta dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Aceh. Hadir pula mendampingi Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dalam kegiatan ini Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Ridwan dan Direktur Pembelajaran Dikti Paristiyanti Nurwardan

Patdono menanggapi implementasi kebijakan penggabungan perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah XIII Aceh yang dinilainya tergolong masih sedikit. “Saya akan evaluasi seirama dengan kebijakan umum Mendikbud bahwa deregulasi birokratisasi ini apakah memungkinkan kita memberikan insentif yang lebih banyak bagi PTS-PTS yang melakukan penggabungan”, kata Patdono.

Selain itu, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo juga menyoroti konsekuensi dan pembagian tugas sehubungan dengan pemisahan Kemenristekdikti menjadi dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kemenristek/BRIN. “Masing-masing Menteri mendapat tugas spesifik dari Presiden,” kata Patdono.

“Tri dharma perguruan tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang tadinya dibina oleh satu kementerian, kini dibina oleh dua kementerian, yakni nilai pendidikan di Kemendikbud, sedangkan nilai penelitian dan pengabdian masyarakat di Kemenristek/BRIN”, terang Patdono.

Sementara itu tujuan diadakannya Rapat Koordinasi LLDIKTI XIII Wilayah Aceh ini, menurut Kabag Sistem Informasi LLDIKTI XIII  M Fuad adalah untuk memberikan informasi kebijakan Pemerintah tentang pengembangan mutu perguruan tinggi serta memberikan informasi terkait gambaran mutu PTS di Lingkungan LLDIKTI XIII Wilayah Aceh, serta memberikan informasi tentang evaluasi kinerja PTS.

Sementara itu Kepala LLDIKTI Wilayah XIII Faisal menyampaikan  masalah penting dan mendasar yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia saat ini, yaitu mutu dan relevansi pendidikan tinggi yang belum menggembirakan. Perguruan tinggi belum mampu secara optimal menjadi faktor penting yang mampu melahirkan wirausahawan dengan orientasi job creator dan kemandirian.

“Masalah pendidikan Indonesia tidak pernah ada berhentinya, sebab secara umum masalah pendidikan yaitu masalah yang sangat mendasar dan terkait erat dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun SDM Indonesia seutuhnya, bertakwa dan berakhlak mulia”, jelas Faisal.

Faisal melanjutkan, Pemerintah tidak boleh berhenti dalam mewujudkan relevansi pendidikan tinggi dengan tuntutan masyarakat. “Maka dari itu pertemuan ini adalah bentuk salah satu mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dan kita manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya” lanjutnya.

Reportase/foto Kahfi