SEMARANG – Kongres VI Forum Perguruan Tinggi Vokasi seluruh Indonesia (FPTVI) diselenggarakan di Gedung Prof. Sudharto, Universitas Diponegoro, Rabu (6/11). Pelaksanaan kongres kali ini mengundang perwakilan anggota forum dan guru-guru SMK se-Indonesia dengan tujuan terwujudnya konsep integrasi antara sekolah kejuruan, perguruan tinggi vokasi dan pengguna lulusan, dalam ini industri.

Plt. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo “meng-iya-kan” tujuan kongres ini. Dirinya mengatakan bahwa saat ini kerjasama antara industri dan politeknik tidak bagus. Bahkan Patdono mengutarakan dalam pidatonya bahwa hal itu merupakan salah satu dari tiga kesalahan para stakeholder dalam mengembangkan Pendidikan Vokasi di Indonesia.

“Kesalahan mendasar pertama dari Pendidikan tinggi di Indonesia adalah adanya misinterpretasi di masyarakat, yakni lulus dari akademi lebih terjamin dibanding lulus dari politeknik. Sehingga saat ini sebanyak 92% mahasiswa di Indonesia berasal dari universitas, padahal kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja lulusan universitas hanya 15-20%”, papar Patdono.

Hal ini menurut Patdono karena pola pikir masyarakat dalam mengenyam pendidikan tinggi saat ini adalah kuliah untuk mencari gelar, bukan mencari keterampilan.

Saat ini mahasiswa politeknik di Indonesia hanya 8,9%. Padahal di semua negara yang industri dan ekonomi maju seperti Jerman, Belanda, Swis, Australia, Austria dan Selandia Baru, jumlah mahasiswa politeknik lebih banyak dari jumlah mahasiswa akademi. Di Austria misalnya, mahasiswa vokasi bahkan mencapai 72%. “Di Indonesia justru sebaliknya, padahal lapangan pekerjaan untuk lulusan akademi hanya 15-20%”, ungkap Patdono.

Tak hanya menyoal tentang kesalahan pola pikir masyarakat. Kesalahan kedua, menurut Patdono yaitu dari pemerintah sendiri, dalam hal ini Kemenristekdikti terkait dosen vokasi yang ingin menjadi professor. “Dosen vokasi dievaluasi dengan aturan yang sama dengan dosen akademik. Seperti menghasilkan publikasi internasional terindeks scopus. Padahal vokasi tidak perlu scopus. Sebenarnya tidak apa-apa dengan publikasi internasional terindeks scopus, tetapi bisa digantikan dengan karya praktis yang monumental”, jelas Patdono.

“Mulai tahun 2016 kita ubah aturan itu, sehingga sekarang mulai lahir professor-profesor dari politeknik. BAN-PT juga membuat kesalahan, tidak ada prodi S3 politeknik, karena tidak ada professor politeknik”.

Dari sekian banyak politeknik di Indonesia, yang terakreditasi A hanya enam. Hal ini menurut Patdono karena instrumen akreditasi politeknik sama dengan instrumen yang digunakan untuk akreditasi akademik. “Maka dari itu tahun 2016 kita membuat instrument khusus untuk politeknik”, lanjutnya.

Kesalahan berikutnya menurut Patdono adalah industri. Patdono menilai politeknik yang paling bagus itu adalah politeknik yang bekerjasama dengan industri. “Maka dari itu pada tahun 2017, Menristekdikti membuat aturan politeknik harus punya partner industri untuk tiga hal. Pertama, merevisi kurikulum, karena yang tau kompetensi yang dibutuhkan oleh industri adalah “orang” industri sendiri. Kedua, mulai tahun 2020 dosen di politeknik minimum 50% dari industri. Dan ketiga, industri diperlukan untuk magang. Selain itu tak ketinggalan juga retooling dosen vokasi.

“Jika dulu fokusnya pada infrastruktur, Menteri yang baru sekarang, memfokuskan kepada SDM. Industri Indonesia tidak akan kompetitif jika supply lulusan vokasi tidak banyak”, pungkas Patdono.

Menristekdikti periode 2014-2019 M. Nasir, yang hadir dalam acara ini sebagai Guru Besar Universitas Diponegoro juga mengingatkan SDM Indonesia agar siap dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 saat ini.

“Langkah ke depan yang harus diantisipasi oleh pendidikan tinggi vokasi di Indonesia dan lulusannya dengan menyikapi revolusi industri 4.0, yakni SDM di abad ke-21 harus adaptif, meningkatkan daya saing dan terampil, itu sangat penting”.

“Hampir sebanyak 375 juta orang beralih dari profesi lama ke profesi baru yang berkaitan dengan Artificial Intelligent. Ada 1,8 juta profesi baru dari Artificial Intelligent ini, dan belum ada nama resminya hingga saat ini. Jika tetap berpegangan pada cara lama, kita akan ketinggalan oleh ekonomi dunia ke depan”, sambung Nasir.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Presiden RI pada 2017 menginstruksikan untuk merevitalisasi pendidikan vokasi, sehinggga lulusan vokasi paling lama tiga bulan setelah lulus harus mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Strategi yang digunakan pemerintah agar lulusan politeknik maksimal dalam tiga bulan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya adalah mahasiswa politeknik tidak boleh diwisuda meskipun semua mata kuliahnya sudah selesai sebelum memiliki satu sertifikat competensi yang diberikan oleh Lembaga yang kredibel.

Outcome yang diharapkan tersedianya lulusan yang tersertifikasi kompetensi, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi industri, implementasi fleksibilitas model pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang berkolaborasi dengan industri, peningkatan kapabilitas dosen dan instruktur yang memiliki pengalaman industri, peningkatan daya tampung dan jumlah lulusan Pendidikan tinggi vokasi”, pungkas Nasir.

Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama berharap kongres FPTVI keenam ini punya landasan strategis. “Ke depan saya yakin dengan disrupsi yang terjadi di revolusi industri 4.0, hal-hal yang berkaitan dengan vokasi inilah menjadi ujung tombak. Ini harus diikuti dengan beberapa hal penting, yaitu infrastruktur, sarana dan prasarana, sdm, dana, dan regulasi”

“FPTPI ini juga berharap bisa menghasilkan deklarasi-deklarasi yang inline dengan kebijakan Kementerian, dan kita semua bisa siap betul untuk menghadapi ini semua”, tutup Johan.

Liputan/foto Kahfi; Redaktur Sakasuti