MEDAN – Perguruan tinggi yang bermasalah di Indonesia, yang tidak memenuhi ketentuan standar nasional pendidikan tinggi, atau yang melakukan pelanggaran, dari tahun ke tahun jumlahnya tidaklah berkurang. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pembinaan oleh Tim EKA (Evaluasi Kinerja Akademik) Kemenristekdikti atau Tim EKA dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) perlu terus dilakukan dan ditingkatkan agar mutu perguruan tinggi di Indonesia semakin baik.

“Pada tahun 2019 ini saja ada 40-an perguruan tinggi yang diberi sanksi, sementara yang sudah ditutup sepanjang tahun 2015-2019 ada sebanyak 126 perguruan tinggi.” Demikian dikatakan Kepala LLDikti Wilayah I Sumatera Utara Dian Armanto pada acara kegiatan  Evaluasi Penerapan Sanksi Administratif Berdasarkan Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 yang di diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, di Medan (18-19/10).

Masih banyaknya pelanggaran ini, menurut Dian yang membuka acara tersebut mewakili Sekretaris Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, tentunya diperlukan pemahaman yang sama sesama anggota Tim EKA bagaimana penerapan sanksi administrasi kepada perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara jika melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 64 s/d Pasal 82, sehingga penerapan sanksinya lebih tepat.

Kegiatan yang diikuti 50 anggota Tim EKA dari lingkungan LLDikti wilayah barat yang terdiri dari  Tim EKA LLDikti I, II, IV, V, VI, X dan XIII ini bertujuan untuk bekal meningkatkan pemahaman sesama anggota Tim EKA serta berdiskusi bertukar pengalaman dalam rangka menerapkan sanksi administrasi kepada perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara yang melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi administrasi ini penting sebagai antisipasi agar tidak merugikan mahasiswa dan masyarakat.

Hadir sebagai narasumber Sugiyanto, Tim EKA Kemenristekdikti yang memberikan penjelasan mengenai pelanggaran administratif (ringan, sedang, berat), Muhamad Farid Najib asesor BAN-PT menyampaikan soal akreditasi dan hubungannya dengan sanksi administratif. Henri Tambunan, Kepala Subdirektorat Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi menyajikan perihal pemeriksaan dugaan pelanggaran dan penetapan sanksi administratif dan Robertus Ulu Wardana, Kepala Subbagian Advokasi Hukum II menyampaikan soal upaya keberatan, banding, dan pencabutan/perubahan sanksi administratif.

Menurut Sugiyanto tugas Tim EKA Kemenristekdikti adalah untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran dengan jenis-jenis sanksi administratifnya sedang hingga berat, sedangkan tugas Tim EKA LLDikti memriksa pelanggaran ringan. “Sebaiknya LLDikti melakukan filter atau pencegahan administratif ringan sejak awal agar potensi perguruan tinggi melakukan pelanggaran sedang dan berat berkurang. Jika dari awal pelanggaran ringan sudah distop maka tidak ada pelanggaran sedang dan berat,” katanya.

Dalam melakukan tugasnya, Tim EKA berangkat dari temuan data-data pantauan LLDIKTI, evaluasi dari Kementerian, hasil pemeriksaan rapat pengawas internal dan eksternal pemerintah, dan laporan dari BAN-PT dan LAM. Sugiyanto mengatakan dugaan yang datang paling banyak adalah dari laporan atau pengaduan masyarakat dan dari pemberitaan media massa.

Sugiyanto membeberkan sejumlah pelanggaran yang terjadi belum lama ini, di antaranya ada skripsi mahasiswa yang dibuatkan oleh ketua perguruan tingginya dengan membayar sejumlah uang, ada pula ijazah yang ditandatangani oleh bendahara bahkan oleh marketing serta ada mahasiswa yang belum membuat tesis tapi nilainya sudah ada di PDDIKTI.

“Perguruan tinggi berkewajiban untuk melaporkan dengan data yang valid. Sering terjadi dalam pelaporannya itu dalam tanda kutip dimanipulasi, sehingga saat melakukan pemeriksaan kami harus betul-betul melihat rekam jejak perguruan tinggi tersebut di PDDIKTI”, lanjutnya.

Senada dengan Sugiyanto, Kasubdit Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi Henri Tambunan juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat kini sangat tinggi, sehingga banyak aduan masyarakat kepada Kemenristekdikti dan LLDIKTI. “Baru-baru ini saya dapat kabar dari anggota DPRD, yang mengatakan bahwa masyarakat kini sudah kritis dalam mempertanyakan legalitas izin PTS serta akreditasinya”, terang Henri.

Menurut Henri, banyaknya pelanggaran yang merugikan mahasiswa seperti kasus mahasiswa tidak bisa diwisuda dan tidak mendapatkan ijazah karena perguruan tinggi dan prodinya belum terakreditasi, membuat masyarakat sedikit awas dalam legalitas perguruan tinggi dan badan penyelenggara.

Henri kemudian menjelaskan proses tindak lanjut dari dugaan pelanggaran yang dilakukan perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara. “Jika laporan yang kami terima dari LLDikti sudah valid, kami akan datangi langsung lokasinya, dengan surat tugas resmi kami memeriksa sejumlah dokumen di antaranya SK izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan prodi dan akreditasinya, keabsahan badan penyelenggara dan dosen, serta keteraturan perguruan tinggi dalam melaporkan data ke PDDIKTI. Tak hanya itu, bahkan kami akan periksa sarpras, KRS dan KHS, daftar hadir mahasiswa per-mata kuliah, jadwal perkuliahan, hingga skripsi atau tesis, “ lanjut Henri.

Setelah mendapatkan data-data tersebut maka akan dibuat berita acara untuk membuktikan perguruan tinggi telah melakukan pelanggaran. Dalam kasus jual beli ijazah misalnya, Henri mengatakan harus mendapatkan data awal yaitu SK penerimaan mahasiswa baru. “Kita sekarang sudah mewajibkan semua perguruan tinggi memiliki SK penerimaan mahasiswa baru. Yang ada di PDDIKTI, juga ada di SK penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau tidak ada di SK atau di PDDIKTI, maka patut dipertanyakan”, tegasnya.

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu dengan kebijakan serta gencarnya Kemenristekdikti dalam melakukan penindakan perguruan tinggi yang bermasalah ini, menyebabkan banyak perguruan tinggi yang menggugat ke pengadilan. Dalam hal ini, menurut Robertus Ulu Wardana Kepala Subbagian Advokasi Hukum II, perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara yang bermasalah tidak perlu buru-buru ke pengadilan. Karena ada upaya banding dan keberatan yang diberikan jika perguruan tinggi keberatan dengan sanksi administratif yang diterimanya.

“Upaya keberatan ini diawali adanya permohonan dari perguruan tinggi yang tidak terima dijatuhkan sanksi. Permohonan ini harus diajukan paling lambat 21 hari kerja sejak sanksi diterima. Setelah diajukan keberatan tertulis, pejabat yang menetapkan sanksi harus menjawab 10 hari kerja sejak keberatan diterima, jika 10 hari tidak dijawab maka dianggap dikabulkan,” jelas Ulu.

Robertus Ulu meminta peran aktif dari pejabat penyelenggara negara untuk aktif merespon permohonan dari masyarakat agar tak ada perguruan tinggi bermasalah yang lolos dari sanksi administratif.

Bagi perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sanksi administratif, Ulu menambahkan juga dapat mengajukan banding. “Permohonan banding untuk pencabutan atau perubahan sanksi yaitu dengan bukti-bukti perbaikan dan lampirannya. Setelah diajukan ke LLDIKTI, Dirjen Kelembagaan atau Menteri, maka akan dibentuk tim pemeriksa untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Kemudian hasilnya akan ditetapkan dalam waktu 60 hari apakah dicabut, diubah atau dilanjutkan sanksinya”, jelas Ulu.

Sementara itu Muhamad Farid Najib dari BAN-PT mengatakan bahwa dari data yang ada tercatat hingga akhir Juli 2019, saat ini dari 4.466 perguruan tinggi, baru 2.252 yang sudah terakreditasi. Dan dari 33.329 program studi, baru 20.516 yang sudah terakreditasi. Menurut Farid, bagaimanapun juga akreditasi itu penting bagi pendidikan tinggi kita, karena itu akan meningkatkan mutu pendidikan kita.

Terkait proses akreditasi perguruan tinggi maupun prodi banyak yang belum selesai bahkan hingga berbulan-bulan lamanya, Farid yang juga sebagai asesor BAN-PT ini mengatakan terkadang memang ada perbedaan pendapat dengan validator sehingga menimbulkan penumpukan proses akreditasi PT dan PS.

Dalam sesi ini dikemukakan sejumlah temuan pelanggaran yang dikumpulkan oleh beberapa LLDikti di antaranya seperti masalah perguruan tinggi yang belum terakreditasi namun menerima mahasiswa baru hingga meluluskan mahasiswanya. “Terkait masalah ini saya akan sampaikan ke Majelis BAN-PT bersama dengan berkas-berkas temuan yang saya terima tadi, untuk diselidiki lebih dalam oleh Majelis dan Dewan Eksekutif BAN-PT,” ujar Farid serius.

Reportase/foto Kahfi