KOTAMOBAGU – Setelah menjalani 11 kali masa persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, Sulawesi Utara, membacakan putusan sela menolak gugatan penggugat yang perkarakan SK Menristekdikti  No. 592/KPT/I/2018 tentang Alih Kelola Universitas Dumoga Kotamobagu dari Yayasan Perguruan Tingggi Kotamobagu kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Kotamobagu (Selasa, 24/11/2019) .

Pihak Penggugat adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kotamobagu (YPTK) yang berdiri tahun 2011,  mengaku sebagai Badan Penyelenggara Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) melakukan gugatan terhadap dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) atas diterbitkannya SK Menristekdikti  No. 592/KPT/I/2018 sehingga penggugat meminta Hakim agar SK tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Perkara gugatan PMH ini didaftarkan oleh penggugat pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 November 2018 (gugatan a quo) dengan Nomor Perkara 123/Pdt.G/2019/PN Ktg tertanggal 12 November 2018.

Tergugat terdiri 8 pihak, yaitu Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti  (Tergugat I), Kepala LLDikti IX Makassar (Tergugat II), Yayasan Pendidikan Tinggi Kotamobagu Mandiri (Tergugat III), Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow (Tergugat IV), Hj Salsia Ulfa Sahabi Manoppo, Ketua Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow (Tergugat V), H. Willy Abdullah Fujiwara Sekretarus Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow (Tergugat VI), Erna Manoppo Rektor UDK  (Tergugat VII) dan Prof. DR. Ir. Umar Paputungan selaku Dosen UDK (Tergugat VIII), yang masing-masing didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam putusan sela yang dibacakan oleh Hakim Ketua dinyatakan bahwa setelah Majelis Hakim  mempelajari dan memeriksa jawaban, duplik dan bukti-bukti dari para Tergugat maka Pengadilan Negeri Kotamobagu  berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selain menolak perkara, Penggugat juga diputus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.500.000,-.

Penerbitan SK Alih Kelola tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan pihak Tergugat I sesuai kewenangannya telah melakukan koordinasi dengan seluruh  stake holders sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa penerbitan SK Menristekdikti 592/KPT/I/2018 tanggal 23 Juli 2018 telah dilakukan sesuai dengan hukum dan menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya.

Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Sakti Nasution sebagai salah satu kuasa hukum Tergugat I yang sejak awal mengawal perkara ini mengucapkan syukur dan  sudah memprediksi kalau Majelis Hakim akan menolak gugatan karena melihat pokok perkara merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.

Selamat!