JAKARTA – Jika sebelumnya dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbitnya izin pembukaan program studi (prodi) baru di Kemenristekdikti, maka sejak tahun 2019 ini telah ditetapkan hanya 15 hari kerja, yaitu terhitung setelah tanggal pengusulan. Aksi percepatan perizinan pembukaan prodi ini tetap menjaga aspek kualitas.

Demikian poin penting konferensi pers Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama lantai 3, Gedung D, Kemenristekdikti, Jumat (2/8). Kepada awak media Nasir memaparkan seluruh capaian kinerja layanan perizinan pembukaan prodi di Kemenristekdikti hingga akhir Juli tahun 2019.

Turut hadir mendampingi Menristekdikti, yaitu Sekretaris Jenderal Ainun Naim, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ismunandar, Sekretaris Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Agus Indarjo dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Ridwan.

Salah satu yang menjadi perhatian Nasir adalah aksi percepatan perizinan tersebut, mulai dari pengurangan syarat minimum dosen, penyederhanaan instrumen dan evaluasi, penambahan jumlah evaluator, coaching evaluator lama dan baru, hingga upgrading sistem informasi.

“Pada pembukaan prodi, yang kita perhatikan adalah aspek dosen dan aspek non dosen. Sekarang syaratnya lebih sederhana. Sebelumnya syaratnya ada enam dosen, sekarang itu cukup tiga dosen tetap dan dua yang kontrak atau tidak tetap,” jelas Nasir dihadapan para jurnalis nasional itu.

Menristekdikti menjelaskan lebih lanjut waktu 15 hari proses pembukaan prodi, terdiri dari lima hari untuk evaluasi aspek dosen yang dilakukan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, lima hari evaluasi aspek non dosen yang dilakukan oleh LLDIKTI dan lima hari untuk penerbitan SK yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.

“Di dalam hal ini, evaluasi calon dosen tetapnya yang kita lihat. Kalau sudah sesuai, maka dia lolos. Lanjut dengan evaluasi aspek non dosen yang dilakukan oleh LLDIKTI di tiap daerah, ada 14 LLDIKTI di daerah yang melakukan evaluasi aspek non dosen,” terang Nasir.

Selain itu, untuk menjaga kualitas, menurut Nasir evaluasi yang dilakukan oleh para evaluator harus cepat dan tepat. “Tidak boleh cepat tapi ngawur. Jika ada yang cepat tapi ngawur nanti akan kita panggil. Disini harus kita lakukan keakurasian, kecepatan dan ketepatan,” ujar Nasir.

Selain mengingatkan para evaluator, Nasir juga meminta hal yang sama dari para pengusul. Artinya, para pengusul juga harus melakukan validasi setiap prosedur dan persyaratan yang ada.

Perubahan mendasar lain dalam pengajuan prodi di 2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya adalah usulan dilakukan secara online. Perguruan tinggi dapat mengusulkan prodi dari mana saja tanpa harus membawa berkas ke Kemenristekdikti di Jakarta.

“Sekarang pengusul tidak lagi itu harus datang ke Jakarta dimana bisa menghabiskan waktu dan uang, mereka bisa mengusulkan secara online,” kata mantan rektor Undip ini.

Menristekdikti juga tak hanya memaparkan percepatan perizinan pembukaan prodi saja, Nasir juga menjelaskan sejumlah prodi yang sudah ditutup izinnya. Nasir menjelaskan sejak 2015 hingga akhir Juli 2019 ada 130 prodi yang ditutup. Meski banyak ditutup, namun pengajuan usulan prodi baru juga meningkat menjadi 396 usulan hingga akhir Juli 2019.

Pada kesempatan ini Nasir mengapresiasi perguruan tinggi yang sudah baik dan harus didorong untuk semakin baik. Bagi yang ingin mendirikan perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk melakukan pengajuan dengan lebih mudah.

Sedangkan bagi perguruan tinggi yang tidak baik, harus di evaluasi. “Kalau perlu ditutup, akan kita tutup,” tegas Nasir.

#ProgramKerja
#PemerintahBekerja
#PendidikanTinggiBermutu

Reportase M Kahfi
Foto Bagus
Editor Sakasuti