JAKARTA – Presiden terpilih pada Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) malam mengangkat tema pendidikan vokasi sebagai isu penting peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam periode ke-2 pemerintahnya.

Sebagaimana diberitakan Kompas.Com (18/7/2019), ada beberapa tahapan besar yang akan dia lakukan bersama wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.

Pendidikan vokasi menjadi satu hal penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang akan dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan yang mementingkan pelatihan dan sekolah vokasi. “Kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school,” ujar Presiden dalam pidatonya tersebut.

Menjawab adanya ajakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, Managing Director Sinar Mas, G. Sulistiyanto setuju perlunya keterlibatan pemerintah dan dunia usaha dalam penguatan pendidikan vokasi.

“Sangat penting pendidikan vokasi ini karena saat ini belum ada link and match-nya. Kebutuhan dunia usaha sebagai demand-nya dengan pendidikan tinggi sebagai supply-nya tidak sama,” ungkap Sulistiyanto di sela-sela “Seminar Revitalitasi Pendidikan Tinggi Vokasi” yang digelar di Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta (17/7/2019).

Melalui pendidikan vokasi ini, lanjut Sulistiyanto, dunia usaha dapat membangun lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Seperti kerjasama dengan Swiss, kami melakukan kerja sama untuk (pendidikan vokasi) batu bara dan sawit. Kami mendatangkan dosen dari luar untuk melatih dan mendidik sehingga lulusannya nanti tidak hanya mendapatkan ijazah kelulusan namun juga sertifikat kompetensi. Kompetensi di sini yang penting menjadi kata kuncinya” jelasnya.

Darurat kebutuhan SDM Vokasi

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan di Indonesia masih banyak membutuhkan SDM vokasi unggul yang memiliki kompetensi dan sertifikasi profesi. “Kalau kita lihat struktur dari sumber daya manusia kita dari para tenaga kerja kita, ternyata cukup mengkhawatirkan.

Total tenaga kerja kita dari data Kementerian Tenaga Kerja, ada 130 juta orang, dimana 40 persen latar belakang pendidikannya sekolah dasar,” jelas Ketua KADIN. Roeslan melanjutkan, “Sebanyak 18 persen berasal dari SMP dan hanya 12 – 13 persen mempunyai latar belakang diploma atau universitas. Kalau dilihat struktur tenaga kerja kita seperti ini, bagaimana kita punya tenaga kerja yang produktif, yang beradaptasi secara cepat dan bisa mendorong competitiveness kita?”

Terkait “link and match”

Muliaman Darmansyah Hadad (Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss merangkap Liechtenstein) mengatakan,”saya kira industri juga kadang-kadang enggan untuk mempekerjakan lulusan-lulusannya (pendidikan vokasi), tidak tahu saya, tapi dugaan saya ini terkait link and match issues, apa yang dipelajari dan apa yang dibutuhkan kadang-kadang tidak pas.”

Dengan menggandeng Kemenristekdikti, Kedutaan Besar RI di Bern, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Eka Tjipta Foundation (ETF), Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB), Politeknik Sinar Mas Berau (Poltek Simas Berau) bersama Univesitas Prasetiya Mulya serta beberapa perusahaan lain, Sulistiyanto menyampaikan pihaknya berupaya model pendidikan dual vocational education and training yang lazim disebut dual system dapat dipahami lebih mendalam, dan kemudian direplikasi pada sejumlah lembaga pendidikan vokasi Indonesia yang telah dan akan berdiri.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir yang hadir sebagai pembicara kunci menyampaikan, revitalisasi akan terfokus pada lembaga pendidikan vokasi yang telah ada berikut pembenahan kurikulum, fasilitas dan infrastruktur, berikut kualitas tenaga pendidik. “Sehingga para lulusan pendidikan tinggi vokasi tidak saja memegang ijazah, namun memiliki pula sertifikat kompetensi.

Jangan sampai para lulusan memiliki ijazah, tapi tidak kompeten. Dengan begitu, nantinya sebelum bekerja, mereka tidak lagi ditanya berasal dari perguruan tinggi mana, tapi cukup ditanya apa sertifikat kompetensi yang dimiliki,” ujar Menristekdikti.

Intensif dunia usaha

Sulistiyanto mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah memberlakukan super tax deductible atau insentif fiskal dalam bentuk keringanan pajak bagi industri yang berinvestasi pada pendidikan vokasi, serta aktivitas penelitian dan pengembangan. “Harapannya, seluruh inisatif perusahaan dalam pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan tersertifikasi, berkesempatan mendapatkan insentif tadi.”

Berita terkait: Berinvestasi Pada Pendidikan Vokasi, Industri Peroleh Pengurangan Pajak Hingga 200%

Dalam praktiknya, dual system melibatkan sektor industri dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang memadukan pembelajaran teori sebanyak 30 persen dan 70 persen berupa praktik di lingkungan kerja, sesuai kebutuhan industri terkait.   Dukungan Sinar Mas dalam pengembangan pendidikan vokasi, diantaranya tampak saat tanggal 16 Mei silam di Lausanne, Swiss – disaksikan Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Delegasi Eka Tjipta Foundation mendampingi perwakilan Politeknik Sinar Mas Berau menandatangani MoU bersama Swiss International Technical Connection (SITECO). Tak ketinggalan, Institut Teknologi dan Sains Bandung juga melakukan kemitraan bersama SITECO.

Sulistiyanto mengatakan, para mitra tersebut tengah melakukan kajian dan penilaian di program studi Teknologi Pengolahan Sawit, Fakultas Vokasi ITSB dan seluruh program studi yang dinaungi Poltek Simas Berau Coal.

#ProgramKerja
#PemerintahBekerja
#RevitalisasiVokasi
#PendidikanTinggiBermutu

 

Kompas.Com (18/7/2019), Foto: Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti