JAKARTA – Pemerintah akan melakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan mementingkan pelatihan dan sekolah vokasi. Hal itu dikatakan Presiden ketika menyampaikan pidato pertamanya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) sebagai isu penting peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) dalam periode ke-2 pemerintahnya.

“Kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school,” ujar Presiden dalam pidatonya itu.

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi ini akan diperkuat dengan peningkatan kerjasama swasta/industri, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, penguatan teaching factory/teaching industry, peningkatan kualitas pendidik/instruktur vokasi, serta penguatan sertifikasi kompetensi, diharapkan dapat meningkatkan serapan lulusan pendidikan di pasar kerja.

Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Untuk mendorong partisipasi peran dan kerja sama industri/swasta tersebut, belum lama ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur pemberian insentif super deduction sebesar 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi.

Demikian bunyi siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/76/SET.M.EKON.2.3/07/2019 yang ditandatangani Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati, di Jakarta (9/7/2019).

Lebih lanjut disebutkan, insentif super deduction untuk kegiatan vokasi ini merupakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam bentuk pengurangan Penghasilan Bruto sebanyak paling tinggi 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi.

Sasarannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan vokasi, yaitu kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

Berita Lainnya: Kompetensi Jadi Kunci Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, bahwa pemberian insentif super deduction yang diatur dalam 45/2019 ini besarannya sama seperti di Thailand yaitu sebesar 200%, tetapi cakupan insentifnya lebih luas.

“Cakupan insentif super deduction ini diberikan kepada pengusaha atau pemberi kerja yang membangun workplace learning and training. Itu untuk mendorong dunia usaha atau pemberi kerja berperan dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan pekerja,” terang Menko Perekonomian.

Adapun bentuk insentifnya adalah pengurangan pajak penghasilan (tax deduction) sampai dengan 200% dari biaya training yang dikeluarkan pada workplace learning and training. Selain itu, ada pula pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk importasi peralatan dan mesin yang digunakan untuk tujuan training. Serta pengurangan biaya listrik dan air sebesar 2 (dua) kali dari biaya yang dikeluarkan pada workplace learning and training.

Di tempat terpisah, dari sisi dunia industri Managing Director Sinar Mas Sulistiyanto menyambut baik adanya kebijakan pemerintah memberlakukan super tax deductible atau insentif fiskal ini, yaitu dalam bentuk keringanan pajak bagi industri yang berinvestasi pada pendidikan vokasi, serta aktivitas penelitian dan pengembangan.

“Harapannya, seluruh perusahaan dalam pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan tersertifikasi, berkesempatan mendapatkan insentif tadi,” kata Sulistiyanto.

Kebijakan super deduction ini merupakan hasil koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai  batasan besaran pengurangan penghasilan bruto super deduction pendidikan vokasi, cakupan lembaga pendidikan dan peserta kegiatan vokasi, jenis-jenis biaya yang dapat diberikan insentif, jenis-jenis kompetensi yang dapat diberikan insentif, serta tata cara pengajuan dan pelaporan insentif, akan diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan.

#ProgramKerja
#PemerintahBekerja
#RevitalisasiVokasi
#PendidikanTinggiBermutu

Sakasuti, Foto Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti