Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) atau Science dan Techno Park (STP) di Indonesia terus digalakkan oleh pemerintah. Sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK pada butir ketiga menyebutkan bahwa pemerintah ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada butir keenam pun disebutkan bahwa pemerintah ingin membangun sejumlah Kawasan Sains dan Teknologi (KST) di sejumlah daerah, perguruan tinggi serta Sekolah Menengah Kejuruan dengan sarana dan prasarana teknologi terkini.

Hal lain yang menguatkan pembangunan KST di Indonesia disinggung pula pada butir ketujuh, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. Guna mengakomodir butir-butir tersebut maka dibuatlah kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan dan daya saing bangsa ini, yakni melalui KST.

Pembangunan KST yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini menjadi salah satu bagian dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Pembangunan KST ini merupakan langkah strategis bangsa dalam mendorong hilirisasi hasil riset dan teknologi untuk dapat segera dimanfaatkan sepenuhnya dalam proses industrialisasi.

Pembangunan KST memiliki fungsi sebagai Center of Excellence (kerjasama dunia usaha/swasta-pemerintah-perguruan tinggi) yang dimaksudkan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional yang fokus pengembangannya disesuaikan dengan potensi sektor yang sedang berkembang di Kota/Kabupaten terkait atau fokus riset unggulan di perguruan tinggi. Berbagai pihak yang terkait seperti, pemerintah, swasta, litbang dan pengelola KST tengah membangun sinergi untuk pengembangan mega proyek KST ini.

Pembangunan KST selain membangun infrastruktur dan kelembagaan yang terus berjalan, kini instrumen regulasinya semakin lengkap.  Pada Desember 2017, pemerintah menerbitkan Perpres No. 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Teknologi, yang menjadi payung regulasi bagi pendirian dan pengembangan KST di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, pada Februari 2019 ditetapkan dua Peraturan Menristekdikti yang akan menunjang pengembangan KST di Indonesia.  Peraturan tersebut adalah Permenristekdikti No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2015-2030 dan  Permenristekdikti  No. 25 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi.

Permenristekdikti No. 13 Tahun 2019 memuat arah dan strategi pengembangan KST nasional hingga tahun 2030, hal ini diharapkan menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan terkait dalam mencanangkan pembangunan KST masing-masing.  Baik KST yang didirikan dengan inisiasi perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Acuan rencana induk tersebut dapat menjadi petunjuk dan akan lebih meningkatkan sinkronitas dan sinergitas pembangunan KST secara nasional.

Perguruan tinggi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan harus mampu melihat peluang yang dapat dikembangkan melalui sebuah KST dalam mendorong peningkatan pertumbuhan dan kualitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia serta peningkatan daya saing bangsa. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan 17.500 pulau dan dua pertiga wilayahnya adalah lautan dengan luas 5,8 juta km² ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal pengembangan kelautannya. Dapat dikatakan Indonesia merupakan negara maritim yang menyimpan kekayaan luar biasa dalam pengembangan potensi alam terkait kelautan. Kondisi yang sangat memungkinkan untuk pengembangan KST dengan fokus pada pengembangan potensi kelautan demi kemajuan dan meningkatnya daya saing bangsa ini.

Terkait dengan hal ini Indonesia berpeluang besar dalam mengembangkan teknologi dan inovasi untuk dapat mengelola potensi yang ada secara lebih mandiri. Sehingga pengembangan teknologi di sektor ini selain meningkatkan daya saing bangsa, juga meningkatkan sektor perekonomian, tentunya diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, akademisi, dan swasta nasional.

Permenristekdikti  No. 25 Tahun 2019 secara secara garis besar telah mencakup pengaturan tentang pendiran, pembangunan, dan pengembangan KST.  Selain itu juga dilengkapi dengan pengaturan tentang tingkat kematangan (maturitas) KST. Dengan demikian semakin memperjelas khususnya bagi para penyelenggara KST baik yang telah berjalan maupun yang akan mendirikan KST, agar penyusunan rencana kerja lebih terarah dan terukur. Selain itu tata kelola penyelenggaraan layanan-layanan KST beserta monitoring dan evaluasinya dapat meningkat lebih efektif dan efisien.

Penguatan KST terus dilakukan oleh Kemenristekdikti tidak hanya melalui kelengkapan instrumen regulasi, namun juga telah dilakukan berbagai program penguatan kelembagaan kepada sebagaian lembaga KST. Selain itu, monitoring dan pengukuran maturitas KST juga telah dilakukan.  Dalam kaitan tingkat maturitas KST ini, instrumen yang lebih mapan perlu diwujudkan agar dapat mengakomodasi bagaimana mengkaitkan pemberian insentif kawasan dengan tingkat maturitasnya.  Hal ini diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja KST menjadi ekonomi berbasis iptek yang professional dan unggul.

Lukito Hasta Pratopo (Dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian – Universitas Padjadjaran)
Iwan Iwut Tritoasmoro (Asosiasi Science Technology Park Indonesia /ASTPI)