JAKARTA –  Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti diminta untuk memperbaiki laporan reformasi birokrasi (RB) dengan mengacu pada instrumen dari Permenpan RB agar laporan tersebut sesuai dan tidak ada kesalahannya.

Hal tersebut diminta oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo ketika membuka acara sosialisasi RB sekaligus buka puasa bersama pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta (20/5).

Permintaan ini berkaitan dengan pentingnya agenda RB di lingkungan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti serta perlunya melakukan evaluiasi terhadap RB. Hal serupa diingatkan juga oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristekdikti Wisnu Sardjono Soenarso, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua I Tim RB Kemenritekdikti.

Wisnu mengingatkan kembali Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti, dimana Pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kemenristekdikti wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi, dan  pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut harus selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

Dalam kesempatan ini Wisnu juga menyampaikan pentingnya keberadaan dan fungsi PINTU (Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu) yang sudah ada di Kemenristekdikti. Wisnu menilai PINTU sebagai “mall pelayanan publik” sehingga masyarakat yang datang dapat merasakan one stop shopping,” dimana semua urusan yang berkaitan dengan layanan informasi bisa langsung diselesaikan pada hari itu juga.

PINTU merupakan salah satu dari tiga amanah Menristekdikti Mohamad Nasir. Dua yang lain adalah membuat dokumen rencana aksi dengan 8 area perubahannya yang di dalamnya harus ada tim reformasi birokrasi di Kemenristekdikti  untuk membangun zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani di satuan kerja.

RB Perizinan

Pada kesempatan ini Patdono menuturkan kembali pelaksanaan RB perizinan yang telah dilakukannya di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. Dimana sekarang ini proses perizinan hanya 13 hari kerja, sudah selesai.

“Dulu sebelum tahun 2015 untuk membuka prodi atau mengusulkan pendirian perguruan tinggi di Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti itu masih dalam bentuk hardcopy yang proses izinnya bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,” ingat Patdono.

“Bahkan usulan masyarakat bisa tidak pernah dibalas, karena banyaknya dokumen hardcopy  yang masuk setiap tahun. Dari rata-rata pengusulan perguruan tinggi hingga 1.500 usulan dan pengusulan prodi hingga 4.000, sehingga sangat memungkinkan dokumen-dokumen tersebut hilang,” katanya.

Berangkat dari masalah tersebut, maka pada tahun 2015 dibuatlah aturan pengusulannya melalui sistem online sehingga potensi kehilangan dokumen-dokemen hardcopy pengusul tidak terjadi lagi.

RB perizinan ini terus di evaluasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu pada 2015-2016 pengusulan prodi maupun perguruan tinggi bisa lebih cepat  dengan sistem online menjadi 3 bulan sekali, dan dipercepat lagi pada tahun 2019 menjadi 13 hari kerja saja.

“Saya kira ini adalah suatu program percepatan atau faster, lebih baik atau better kemudian cheaper atau lebih murah, karena dulu itu PTS yang ada di Papua kalau untuk menyerahkan hardcopy harus datang ke Jakarta sekarang cukup online saja,” lanjutnya semangat.

Menurut Patdono, kata-kata “faster, better and cheaper itu adalah kunci reformasi birokrasi di semua kementerian.”

#ProgramKerja
#PemerintahBekerja
#KebijakanBerdampak
#PendidikanTinggiUntukSemua

Reporter : Kahfi
Foto : Bagus
Redaksi :  Sakasuti