DENPASAR – Problem utama di Indonesia dalam mendirikan perguruan tinggi swasta (PTS), pembukaan program studi (Prodi) atau ijin penggabungan dan perubahan bentuk PTS bukan pada persoalan lahan maupun gedung, tetapi problemnya karena kekurangan dosen. Sehingga hampir 90% usul pembukaan Prodi maupun pendirian PTS di tolak atau tidak disetujui.

Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo ketika bertindak sebagai nara sumber untuk menyampaikan informasi reformasi perijinan Kemenristekdikti pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perguruan Tinggi dilingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII Aceh, di Hotel Inna Kuta, Denpasar Bali (28/2). Rakor ini dihadiri 80 PTS di provinsi Aceh dan 1 PTN ISBI.

“Namun persyaratan dosen yang sulit dipenuhi itu, sekarang ini sudah lebih dilonggarkan. Pelonggaran kebijakan tersebut tertuang di dalam Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta,” lanjut Dirjen yang didampingi Kepala LLDIKTI Wilayah XIII Faisal dan Sekretaris LLDIKTI Muhammad Ilham Maulana.

Kelonggaran dan kebijakan yang dimulai tahun 2019 ini  mempermudah dan mempercepat perijinan dan persyaratan perguruan tinggi,  misalnya “untuk mendirikan universitas jumlah Prodinya yang semula 10 menjadi 5, tetapi persentase bidang Prodi tetap 60% untuk eksakta dan 40% sosial. Sedangkan jumlah dosennya menjadi hanya 30, berkurang setengahnya,” ujar Patdono pada Rakor tersebut.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan baru, terkait syarat dosen sekarang ini hanya disyaratkan minimal 5 dosen untuk satu Prodi, yang sebelumnya disyaratkan 6 orang. Dari 5 orang dosen tersebut Kemenristekdikti juga meringankannya lagi, yakni  3 dosen tetap PTS bersangkutan atau milik perguruan tinggi tersebut, lalu 2 dosen lagi bisa pinjaman. Tetapi itu bisa dilakukan bila Prodinya tambahan.  Kalau Prodi pendirian,  syaratnya 5 dosen harus milik sendiri.

Dalam Rakor yang bertema “Membumikan Budaya Mutu Menuju Perguruan Tinggi Berkualitas dalam Menghadapi Era Revolusi Industry 4.0”,  Patdono juga mengatakan kelongggaran dan kebijakan yang sangat signifikan adalah Kemenristekdikti sudah mempercepat atau mempersingkat proses ijin mendirikan PTS, pembukaan Prodi, ijin penggabungan atau perubahan bentuk PTS. Sekarang ini prosesnya hanya 15 hari kerja yang sebelumnya harus ditempuh minimal 3 bulan,” katanya.

“Kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan Kemenristekdikti tersebut sesuai dengan arahan Presiden untuk dilakukan percepatan, maka  dari itu Kemenristekdikti sudah melakukan pelonggaran kebijakan dalam rangkak mempermudah proses tersebut,” tegasnya lagi.

Selain menyampaikan peraturan dan kebijakan baru dalam proses perijinan perguruan tinggi,  Patdono ketika akan mengakhiri presentasinya juga mengingatkan bahwa  aturan-aturan baru tadi juga ditujukan untuk mempercepat target institusi PTN dan PTS terakreditasi A. Seluruh LLDIKTI sudah diamanatkan untuk melakukan pendampingan terhadap PTN dan PTS agar institusi perguruan tinggi semakin banyak yang terakreditasi A.

Reportase dan foto: Bagus

Redaksi: Sakasuti