SURABAYA – Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Rabu (30/1) mengadakan kegiatan rapat koordinasi, sosisalisasi dan internalisasi pemberlakuan kebijakan baru terkait perijinan pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta (PTS) serta pembukaan program studi kepada seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), yang diselenggarakan di Bumi Surabaya City Resort, Surabaya.

Dalam arahannya Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan pemberlakuan kebijakan baru terkait perijinan di Kemenristekdikti ini dikarenakan banyaknya keluhan terhadap program studi (Prodi) yang out of date, sementara perubahan-perubahan dan situasi dunia berubah dengan cepat. Menteri juga mengatakan apabila perijinan diberlakukan dengan aturan yang ketat maka masalah ijin perijinan ini tidak akan selesai karena apa yang diperbaiki oleh evaluator hasilnya sering berbeda.”

Oleh karena itu, menurut Nasir, Kemenristekdikti harus melakukan reformasi kebijakan terkait perijinan ini. Menurut Nasir reformasi kebijakan baru perijinan didasarkan pada bahwa “semua proses perijinan dipercepat tetapi monitoring dan evaluasi diperketat.” Percepatan proses perijinan ini juga sekaligus menjawab dan tindak lanjut dari arahan presiden beberapa waktu yang lalu.

Untuk mewujudkan hal ini maka Kemenristekdikti telah melakukan aksi percepatan dalam bentuk pelonggaran kebijakan, mempersingkat periode waktu perijinan, penyederhanaan instrumen, termasuk rekrutmen evaluator baru. Pada tahun 2018 lalu misalnya proses pengusulan perijinan yang memakan waktu 3 bulan lebih, maka mulai diawal tahun 2019 ini proses tersebut dipersingkat menjadi 15 hari kerja hingga terbitnya surat keputusan dari menteri.

Bentuk penyederhanaan instrumen antara lain pada persyaratan program sarjana, magister dan diploma dimana pada tahun 2018 pengusul harus memenuhi 5 kriteria seperti persyaratan tata pamong dan kerja sama, mahasiswa, sumber daya manusia dan pendidikan, kemudian pada tahun 2019 hal ini menjadi 3 kriteria saja, yaitu berupa kreteria kelembagaan menyangkut aspek legal, kreteria sumber daya berupa dosen, lahan, dan infrastruktur serta kriteria kurikulum.

Pelonggaran kebijakan antara lain dilakukan pada syarat pembukaan Prodi (Prodi) dan pendirian PTS.   Sebelumnya pembukaan Prodi mensyaratkan jumlah dosen minimal 6 orang per Prodi. Saat ini syarat tersebut dikurangi menjadi minimal hanya 5 orang dosen per Prodi. Sebelumnya untuk syarat pendirian universitas minimal harus ada 10 Prodi dan untuk institut minimal 6 Prodi. Sementara saat ini universitas disyaratkan minimal cukup hanya 5 Prodi saja sedangkan institut cukup 3 Prodi.

Dalam pemberlakuan kebijakan baru dalam perijinan ini, LLDIKTI mempunyai tugas dalam melakukan evaluasi usulan non dosen pada pembukaan Prodi seperti aspek legalitas badan penyelenggara serta aspek infrastruktur seperti lahan, laboratorium dan ruang kuliah. LLDIKTI juga bertugas membuat rekomendasi terkait pengusulan nama Prodi baru sekaligus pembukaan Prodi. Selain itu LLDIKTI juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan komitmen serta rekomendasi pada proses pengusulan pendirian dan perubahan bentuk PTS.

Dalam acara internalisasi perijinan ini Menristekdikti di dampingi oleh Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktur Penjaminan Mutu dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti.

Reportase : Bagus
Foto            : Bagus
Editor         : Rudsnow