Finalisasi Rancangan Peraturan Pelaksana Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi di Indonesia

kolo

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, saat ini sedang dirancang/disusun 2 (dua)? Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti). Keduanya sebagai peraturan pelaksanaan ? pengembangan dan pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) atau Science Techno Park (STP) di Indonesia.

Dua ? Permenristekdikti? tersebut menyangkut? tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi dan Permenristekdikti tentang Rencana Induk Kawasan Sains dan Teknologi.

Pembahasan dan finalisasi kedua draft Permenristekdikti tersebut berlangsung? selama dua hari, Kamis-Jum’at (28/29 Agustus 2018) bertempat di Hotel Swiss Belinn Tunjungan, Surabaya.

Dalam kegiatan ini hadir Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwigjo, Tim Biro Hukum dan Organisasi? Kemenristekdikti, Tim Bagian Hukum Sesditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Tim Kajian Hukum Univesitas Pajajaran dan Tim dari Asosiasi Science Techno Park Indonesia.

Direktur Kawasan Sains dan Teknologi Lukito Hasta melaporkan bahwa pembahasan kedua? Permenristekdikti? telah memasuki tahap finalisasi dan segera disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi Permenristekdikti.

Draft Permenristekdikti? mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi mengatur tentang tata cara tahapan pendirian KST, tahapan pembangunan, pendaftaran, pemeringkatan, pembinaan (insentif dan bimbingan teknis), tata cara pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KST.

Sedangkan draft Permenristekdikti tentang Rencana Induk Kawasan Sains dan Teknologi berisi tentang visi dan misi, tujuan, sasran, strategi, perencanaan, jangka waktu serta pemantauan dan evaluasi rencana induk KST.

Sementara itu Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dalam arahannya mengatakan bahwa kedua Permenristekdikti tersebut sangat penting karena KST atau STP merupakan hal yang baru di Indonesia. Dengan terbitnya kedua Permenristekdikti? tersebut nanti maka panduan, pemahaman dan persepsi? masyarakat/stakeholder terhadap pembangunan dan pengembangan KST di Indonesia bisa sama.

Patdono juga mengingatkan agar kedua Permenristekdikti perlu segera disosialisasikan melalui berbagai media setelah ditandatangani oleh Menristekdikti.

Share this: