Revitalisasi Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan

hafd

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menggelar Workshop Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) di Hotel Mercure Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Kamis (27/9/2018).

Workshop KNAPPP yang diselenggarakan Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti ini mengusung tema Konsep Revitalisasi Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan.

Direktur Lembaga Litbang, Kemal Prihatman menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah untuk memperbaiki kinerja KNAPPP sebagai instrumen penjaminan mutu Iembaga Litbang lptek, melakukan revitalisasi posisi KNAPPP, status, posisi dan kewenangan, serta meningkatkan mutu tata kelola pelaksanaan akreditasi pranata Litbang.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Nai’m saat membuka workshop ini mengatakan? Kemenristekdikti mempunyai tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya didukung oleh instrumen penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan (Lemlitbang).

Salah satu cara penjaminan mutu Lemlitbang tersebut adalah dengan menerapkan sistem akreditasi pranata Litbang yang diselenggarakan KNAPPP.

Bahwa untuk memastikan setiap Lemlitbang di Indonesia mengajukan akreditasi KNAPPP, diperlukan landasan hukum yang menjadikan akreditasi lemlitbang bersifat wajib, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dan kepercayaan terhadap lemlitbang.

Ainun mengatakan? bahwa Pemerintah sedang membahas RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Riset Nasional. RUU tersebut diharapkan dapat menjadi landasan legal diwajibkannya akreditasi KNAPPP bagi semua Lemlitbang,”

Senada dengan Ainun, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo mengatakan Pemerintah ingin menjadikan KNAPPP ini sama kuatnya dengan BAN-PT, maka aspek legalnya itu harus kita pikirkan. Patdono berharap KNAPPP dapat optimal seperti BAN-PT, yang memiliki instrumen atau format akreditasi yang terukur.

Sampai dengan bulan Agustus 2018 ini telah terakreditasi 61 pranata Litbang, dimana 6 diantaranya statusnya dibekukan. Jadi terdapat 55 pranata Litbang terakreditasi KNAPPP yang masih aktif. Secara nasional jumlah tersebut masih dibawah angka 13% dari total Iembaga Litbang di Indonesia..

Berdasarkan sebarannya, 51% pranata Litbang terakreditasi KNAPPP merupakan LPK, 20% berasal dari LPNK, sedang 29% Iainnya merupakan pranata Litbang perguruan tinggi, swasta dan BUMN.

Share this: