Sosialisasi Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

PDLN

Belum lama ini pada tanggal 15 Agustus 2018, bertempat di Hotel Harris, Jakarta, Unit Setditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti mengadakan kegiatan sosialisasi kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN).? Kegitan ini ditujukan bagi unit kerja di lingkungan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, diikuti perwakilan dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan PT, Direktorat Pembinaan Kelembagaan PT, Direktorat Kawasan Sains dan Teknopark, Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Setditjen Kelembagaan, serta BAN-PT.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Totok Prasetyo mewakili Setditjen yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Totok menekankan pentingnya informasi mengenai kebijakan PDLN baik ditingkat Kemristekdikti maupun kebijakan yang disusun oleh Kemsetneg untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh entitas Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

Totok juga ? menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi berkaitan dengan waktu pengajuan usulan PDLN. Totok menghimbau bagaimana solusi terbaik agar permasalahan tersebut dapat dibicarakan dan mendapat solusi yang terbaik. Ia mencontohkan selama ini seringkali didapati disposisi pimpinan yang waktunya sangat berdekatan dengan tanggal keberangkatan, padahal waktu yang diperlukan tidak cukup seperti mengurus visa, surat izin setneg dan exit permit? dari Kemenlu.

Bertindak sebagai narasumber Kepala Bagian Kerjasama, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik (KSKP), Kemristekdikti Tri Sundari, yang menyampaikan kebijakan administrasi PDLN di lingkungan Kemristekdikti, serta Kepala Subdit PDLN Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kemsetneg yang menyampaikan kebijakan PDLN secara umum serta penggunaan SIMPEL sebagai aplikasi online untuk mengajukan Surat Persetujuan (SP) Setneg.

Tri Sundari menjelaskan mengenai mekanisme, prosedur, dan kebijakan internal pengajuan SP Setneg yang harus dilakukan oleh unit utama di lingkungan Kemristekdikti. Biro KSKP memerlukan waktu 14 hari kerja untuk menerbitkan surat usulan SP Setneg tersebut. Saat ini Biro KSKP telah mengembangkan aplikasi online yang bertujuan untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan menjadi maksimum 3 hari kerja.

Sementara itu Ardiyarto Sumardjono, menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi SIMPEL yang telah dilakukan oleh Kemsetneg sejak tahun 2017 sebagai aplikasi pengajuan SP Setneg. Melalui penggunaan aplikasi ini, persetujuan PDLN dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja (real time), dan menurut Ardiyanto dengan aplikasi ini telah banyak memangkas jalur birokrasi.

Menurut Ardyanto upaya pemangkasan waktu ini sesuai dengan tekad Kemsetneg untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Kasubdit PDLN ini juga menekankan mengenai pentingnya penggunaan SP Setneg bagi perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBN penuh, APBN parsial, sponsor, maupun pribadi yang dilakukan oleh PNS maupun Non-PNS (khusus yang dibiyaia oleh APBN).

Antusiasme peserta sosialisasi terlihat dari aktifitas peserta daam bertanya mengenai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pengurusan PDLN. Diantaranya yang mempertanyakan mengenai penghitungan persentase uang harian yang harus diberikan pada kasus-kasus perjalanan dinas singkat dan yang memerlukan waktu transit, pergantian/perubahan SP Setneg, dan kelalaian pengurusan.

lele/sn

Share this: