Mempersiapkan Perguruan Tinggi Indonesia Melaksanakan Online And Distance Learning

test

Klaten – “Sekarang ini perjalanan kehidupan perguruan tinggi kita sedang memasuki periode yang sangat penting, yang di sebut strategic inflection point, dimana dalam perguruan tinggi kita sedang terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga strategi yang digunakan saat ini oleh perguruan tinggi besar atau kecil, PTS maupun PTN itu sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan.”

Hal itu kemukakan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo ketika memberi arahan pada rapat Koordinasi pimpinan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dan pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Rayon II Kopertis Wilayah Jawa Tengah tahun 2018, di auditorium Universitas Widya Dharma, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (08/03)

Rakor yang dihadiri sebanyak peserta 115 dari berbagai perwakilan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di lingkungan Rayon II Kopertis VI wilayah Jawa Tengah ini mengambil tema “Penguatan dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta dalam Menghadapi Globalisasi Masuknya Perguruan Tinggi Asing Di Indonesia.”

Patdono melanjutkan bahwa ”para ahli memperkirakan 10 – 15 tahun lagi online and distance learning akan mendominasi perguruan tinggi bukan face to face” tambahnya. Ini mereupakan konsekuensi Indonesia meratifikasi General Agreement on Trade in Services (GATS), maka beroperasinya perguruan tinggi dan akan banyak online distance learning yang akan dilakukan perguruan tinggi asing dan “kita tak bisa membendung lagi baik dalam atau luar negeri.”

“Di luar negeri semua perguruan tinggi top dunia sudah menjalankan online and distance learning, jika Indonesia tidak menyiapkan diri untuk beradaptasi pada perubahan besar-besaran di dunia pendidikan tinggi yaitu distance learning maupun beroperasinya perguruan tinggi asing, maka perguruan tinggi Indonesia, yang PTN atau PTS, yang besar atau yang kecil, berpotensi untuk gulung tikar,” lanjut Patdono.

Selanjutnya, menurut Dirjen untuk menyiapkan penerapan online and distance learning secara masif di Indonesia, beberapa pekerjaan rumah harus segera diselesaikan, misalnya adalah standar pendidikan tinggi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), instrument akreditasi pendidikan jarak jauh, dan untuk mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk bersiap diri melaksanakan online and distance learning, Kemenristekdikti sedang menyiapkan Permenristekdikti untuk memperbaharui mengenai PJJ yang dalam waktu dekat akan diberlakukan.

Perguruan Tinggi Asing
Pada kesempatan tersebut Patdono juga menyinggung soal perguruan tinggi asing. Dia mengatakan bahwa “perguruan tinggi asing yang boleh masuk Indonesia hanya perguruan tinggi terbaik di dunia, sehingga area kompetisi bukan lapisan menengah ke bawah melainkan lapisan atas. Yakni perguruan tinggi dengan biaya kuliah sekitar 100 juta per semester” kata Patdono.

Pilihan yang ada untuk perguruan tinggi swasta agar tidak tergilas adalah melakukan reorientasi strategi yang digunakan sekarang, melakukan penyatuan atau penggabungan dengan PTS nasional, mengembangkan yaitu online and distance learning, bekerjasama dengan perguruan tinggi asing.

Alasan kenapa pemerintah harus mau membuka perguruan tinggi negeri asing masuk ke Indonesia, karena Indonesia secara sadar telah meratifikasi Perjanjian World Trade Organization (WTO) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World Trade Organization“.

Perjanjian jasa yang diperdagangkan secara bebas antara lain jasa bisnis (termasuk jasa professional dan jasa computer), jasa komunikasi, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan), jasa kesehatan dan sosial, jasa wisata dan perjalanan, jasa rekreasi, budaya dan olah raga dan jasa transportasi dan jasa-jasa lain.

Dan untuk pertama kali tahun ini perguruan tinggi asing yang dibolehkan masuk di Indonesia adalah dari Australia. Hal itu merupakan bagian dari Indoneisa – Australia Comprehensip Economic Partnership Agreement, yang akan ditandatangani pada 16 Maret 2018 mendatang.

bgs/rio/rud

Share this: