Perguruan Tinggi Asing Hanya Bisa Buka Program Tertentu

sdsfsdfg

Perguruan tinggi luar negeri yang buka di Indonesia dipastikan  hanya akan membuka program-program tertentu sehingga akan tersegmentasi. Dengan demikian, perguruan tinggi kita tidak perlu khawatir. Meski demikian, bagi perguruan tinggi kecil yang kurang bisa menjaga kualitas, bisa saja hal itu berdampak.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo saat menjadi  salah satu narasumber Rapat Koordinasi Kopertis Se-Indonesia, di Hotel Indoluxe Yogyakarta, Sabtu 3 Maret 2018.

Patdono dalam Rakor Kopertis yang mengusung tema “Antisipasi PTS Akan Masuknya Perguruan Tinggi Asing” ini menekankan pentingnya upaya peningkatan kualitas dan daya saing perguruan tinggi  untuk mengantisipasi persaingan dengan perguruan tinggi asing.

Dalam paparannya Patdono Suwignjo menyampaikan bahwa Indonesia tidak mungkin menolak kehadiran perguruan tinggi asing sebagai konsekuensi perjanjian perdagangan bebas dunia. “Yang diperlukan adalah peningkatan kualitas dosen, materi pelajaran, dan sarana prasarana,” katanya.

Saat ini  masih terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa negara mengenai status lembaga pendidikan. UNESCO  menilai lembaga pendidikan masuk dalam ruang lingkupnya, sementara World Trade Organization (WTO) mengategorikan lembaga pendidikan sebagai bagian dari industri jasa. Mulai tahun 2018  WTO sudah memutuskan bahwa lembaga pendidikan masuk kategori industri jasa yang masuk dalam 12 jenis industri yang sudah masuk dalam perdagangan  bebas dunia.

Patdono mencontohkan, tahun 2017 lalu seharusnya Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Australia, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun karena masih ada masalah dengan perbedaan persesi tersebut, perjanjian itu hingga kini belum ditandatangani.

“Sampai akhir 2017 tidak bisa ditandatangani Presiden Indonesia dan Perdana Menteri  Australia karena masih ada kementerian yang menentang atau belum setuju dengan  paket yang akan ditandatangani, terutama Kemenristekdikti dan Kemenkes. Ini karena  pendidikan di Indonesia punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, khususnya pasal 90 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi asing boleh beroperasi di Indonesia dengan  banyak sekali limitasinya,” jelas Patdono.

Patdono lebih lanjut menjelaskan, Indonesia tidak akan bisa menolak kehadiran perguruan tinggi luar negeri. Meski demikian, dosen ITS Surabaya ini mengingatkan perguruan tinggi Indonesia untuk tidak terlalu khawatir  asalkan terus berbenah dengan melakukan perbaikan kualitas.

Selain itu, Patdono memprediksi perguruan tinggi luar negeri yang masuk Indonesia tidak akan lebih dari 10 lembaga, sementara Indonesia memiliki 4.450 perguruan tinggi. “Begitu juga jumlah mahasiswanya,  tidak akan terlalu signifikan karena biayanya tentu tidak akan semurah perguruan tinggi Indonesia.  Dia memprediksi, jumlah  mahasiswa seribuan atau paling banter seribu lima ratus. Ini sangat berbeda dengan UGM dan UI yang mahasiswanya mencapai 80 ribu,” ungkapnya.

Selain itu, perguruan tinggi luar yang masuk Indonesia juga akan memerhatikan peringkatnya di kelas dunia. Dia mencontohkan, kalau Universitas Indonesia saja sekarang  menempati peringkat 277 dunia, maka perguruan tinggi luar yang peringkatnya di bawah UI dipastikan tidak akan mau membuka cabang di Indonesia.

“Di Australia, perguruan tinggi yang rangkingnya sekitar 277 dunia, SPP-nya mencapai 18 ribu hingga 20 ribu dolar Amerika per semester. Artinya SPP-nya mahal dan pasti hanya kelompok tertentu yang kuliah di sana,’’ jelasnya.

Distance/Online Learning

Dia menambahkan, ke depan distance/online learning merupakan disruptive innovation pada pendidikan tinggi yang pasti akan banyak menggantikan sistem pembelajaran tradisional tatap muka. Untuk itu, saat ini Kemenristekdikti juga menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). “Dalam waktu dekat Permen PJJ akan diberlakukan dan mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk bersiap diri melaksanakan distance learning,” jelasnya

Patdono mencontohkan, perguruan tinggi swasta di bawah Muhammdiyah sudah bersatu, yaitu Univesitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) bekerja sama dengan Universitas Muhamdiyah Yogyakarta dan Uhamka Jakarta bersama sama menyiapkan distance/online learning. Dibutuhkan kerja sama untuk mengerjakannya karena biayanya masih mahal, baik infrastruktur, hardware, dan software-nya.

“Makanya kita mengingatkan kepada perguruan tinggi swasta untuk tepat waktu melakukan akreditasi guna melakukan penjaminan mutu yang berkualitas,’’ jelasnya. (*)

c/sn/rio

Share this: