Terbit Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi

perpres

Pemerintah mendorong pemerintah daerah dan kalangan swasta untuk mendirikan science and techno park (STP) atau kawasan sains dan teknologi (KST). Dorongan ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Nopember 2017 lalu.

Perpres  yang terdiri dari 9 Bab dan 38 pasal ini mengatur tentang pendirian, penyelenggaraan, dan persyaratan pendirian KST. Perpres ini juga mengatur tahap persiapan dan pembangunan KST, sarana dan prasarana seperti pengembangan teknologi, inkubasi bisnis, dan layanan teknologi KST.

Yang dimaksud KST atau STP dalam Perpres ini adalah wahana yang dikelola secara professional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Disebutkan bahwa penyelenggaraan KST dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat (badan usaha, perserikatan, atau perkumpulan).

Ketika dihubungi, Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya, Kemenristekdikti, Lukito Hasta mengatakan, bahwa penyelenggaraan KST ini tidak memerlukan izin pemerintah tapi cukup mendaftar saja. “Kami hanya meregister atau mendaftar saja. Kalau memberikan izin, bertentangan dengan prinsip kita ingin orang membangun. Kami ingin masyarakat membangun STP dengan inisiatif mereka,” tegasnya.

Dengan terbitnya Perpres ini pihak swasta juga diberi keleluasaan untuk membangun dan mengembangkan KST secara mandiri. “Kami ingin merangsang para inisiator pembangunan STP itu secara mandiri. Segala program kami bantu, walaupun tidak harus infrastrukturnya KST-nya. Oleh karena itu kami ingin pihak swasta berperan di sini. Pihak swasta diberi keleluasaan untuk membangun,” ujar Lukito.

Peraturan ini  juga menyebutkan adanya tanggungjawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang berkewajiban menyediakan, mengelola, dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar KST. Khususnya jalan akses, jalan kawasan, drainase, dan pengelolaan limbah, infrastruktur air bersih, listrik, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses transportasi, baik orang maupun barang menuju dan keluar KST.

tom/rudsnow

Share this: