Peraturan Baru Izin Belajar Mahasiswa Asing Akan Akomodir Aspek Kemudahan dan Keamanan

IMG_1397

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengadakan uji publik rancangan Peraturan Menteri (Permenristekdikti) tentang izin belajar mahasiswa warga negara asing, di salah satu hotel di sekitar Istana Kepresidenan, Kota Bogor pada Senin (11/12).

Permenristekdikti ini sebagai landasan hukum baru bagi perizinan mahasiswa warga negara asing yang ingin belajar di Indonesia. Ia akan menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 25 Tahun 2007 yang sudah perlu disesuaikan.

Rancangan baru peraturan ini antara lain akan mengakomodasi aspek keamanan negara sekaligus aspek kemudahan dalam mengurus izin belajar mahasiswa asing. Dari aspek keamanan, misalnya dengan ditambahkan rumusan penjamin maka akan ada lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan mahasiswa asing selama ada di Indonesia.

“Kalau di Permendiknas, tidak disebut definisi dari penjamin maka di rancangan Permenristekdikti ini kita definisikan,” kata Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Sakti Nasution dihadapan peserta dari sekitar 60 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

Sakti Nasution bersama Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti Syamsul Hadi menawarkan dan melakukan pembahasan sekitar 10 Pasal pada rancangan Permenristekdikti baru ini untuk mendapatkan masukan bagi sempurnanya peraturan tersebut.

Dalam Permenristekdikti yang baru nanti, juga akan ada pembahasan tentang Forum Clearing House (CH) yang menampung pertimbangan dari BIN, Ditjen Imigrasi, dan Kemenristekdikti. CH bertugas memastikan tidak ada warga asing yang membahayakan masuk ke Indonesia sebagai mahasiswa asing.

“Forum Clearing House sangat mendukung upaya Kemenristekdikti dan PTS meningkatkan jumlah mahasiswa Internasional. Namun, aspek keamanan dan kedaulatan tetap menjadi prioritas utama. Diharapkan Perguruan Tinggi menyusun SOP layanan mahasiswa internasional yang tegas,” ungkap salah satu pejabat Badan Inteligen Negara (BIN) yang menjadi pembicara.

Selain dari salah satu pejabat Badan Inteligen Negara (BIN), pembicara lain pada acara ini adalah Kepala Subdirektorat Kerja Sama Perguruan Tinggi Dirjen Kelembagaan Raden Purwanto Subroto dan Kepala Seksi Izin Tinggal Terbatas Dirjen Imigrasi Ronald Arman Abdullah.

Sedangkan dari aspek kemudahan, Permenristekdikti ini nanti akan menjadi landasan hukum bagi aplikasi berupa situs online untuk izin belajar mahasiswa asing (ijinbelajar.ristekdikti.go.id). “Penggunaan aplikasi ini tidak hanya sampai batas mahasiswa tiga bulan ke atas, tapi kita lakukan juga untuk program yang selama ini dilakukan, misalnya kunjungan sosial budaya, yang satu-dua hari atau sampai lebih dari dua bulan,” ujar Raden Purwanto Subroto.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa proses pengurusan student visa dan Izin Tinggal Sementara (ITAS) dapat semakin efisien dengan Permenristekdikti dan aplikasi izin belajar yang baru. Adanya kesepakatan dengan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti harus ditindaklanjuti dengan segera menyelesaikan proses integrasi antara aplikasi Izin Belajar di Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dengan aplikasi visa dan ITAS di Ditjen Imigrasi.

Selain itu, “Perguruan Tinggi juga perlu membangun kerja sama dengan kantor wilayah Imigrasi di kota masing-masing untuk memperlancar pemberian layanan kepada mahasiswa asing,“ kata Kepala Seksi Izin Tinggal Terbatas Dirjen Imigrasi Ronald Arman Abdullah.

tom/bgs/rudsnow

Share this: