Bimtek Peningkatan Kemampuan Bantuan Hukum Untuk Dapat Atasi Pelanggaran Perguruan Tinggi

IMG_9485

Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kemampuan bantuan hukum di lingkungan Kemenristekdikti di salah satu hotel di Yogyakarta, pada Kamis (23/11) hingga Sabtu (25/11).

Sekretaris Pelaksana Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V Yogyakarta, Yun Widyati, yang membuka kegiatan ini mengatakan bahwa bimbingan teknis diselenggarakan untuk dapat mengatasi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Menurut Yun, dalam praktiknya sering dijumpai, tidak sedikit penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menyimpang dari standard nasional.

“Dalam praktiknya ada aneka ragam persoalan, pelanggaran yang akan dihadapi. Untuk itu, Kemenristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur tentang sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran,” jelas Yun.

Pelanggaran tersebut, ungkap Yun, mencakup pelanggaran  standard kompetensi lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana (sarpras), pengelolaan pembelajaran, maupun pembiayaan pembelajaran.

Yun menjelaskan lebih lanjut bahwa Kemenristekdikti dan seluruh kopertis di Indonesia tidak pandang bulu apabila perguruan tinggi merugikan masyarakat.

“Yang penting kita menjaga supaya penyelenggaraan pendidikan ini, baik swasta atau negeri harus dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memperoleh layanan pendidikan tinggi sesuai harapan mereka, karena itu adalah tugas utama dari Kemenristekdikti,” ujar Yun.

Peserta Bimtek terdiri dari perwakilan dari setiap Direktorat Jenderal Kemenristekdikti, Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti, Kopertis/L2Dikti, dan beberapa perwakilan PTN.

Pemateri atau pembicara yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Ketua PTUN Yogyakarta, advokat senior Teguh Samudera, Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Sakti Nasution, dan Kepala Subdirektorat Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi Henri Tambunan.

Tom/sn

Share this: