Selenggarakan Kelas Jauh Tanpa Izin, STIKES Baramuli Pinrang Dikenai Sanksi Administrasi Berat

09

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Baramuli Pinrang, Sulawesi Selatan, belum lama dikenai sanksi administrasi berat oleh Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti karena telah menyelenggarakan kelas jauh atau program studi di luar kampus utama (PSDKU) tanpa izin dari Kementerian.

Kelas jauh tanpa izin tersebut diselenggarakan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sekitar 300 km dari Pinrang. Tim pemeriksa dari Kemenristekdikti telah melihat langsung perkuliahan kelas jauh yang tidak memenuhi syarat tersebut di Sekolah Menengah Atas Karya Sehari Jalan Sultan Hasanuddin No. 48 Bintarore, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (20/8).

Atas pelanggaran tersebut, STIKES Baramuli Pinrang dikenai sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan. Surat keputusan sanksi administratif berat diterima langsung oleh Ketua Yayasan Baramuli Pinrang H Abd Baramuli, SE dan Ketua STIKES Baramuli Pinrang Dr H Muh Alwy Atifin, M.Kes, di kantor Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta (29/8).

Pada kesempatan tersebut hadir Koordinator Perguruan Tinggi Swasta IX Sulawesi Prof Dr Andi Niartiningsih dan Sekretaris Pelaksana Hawignyo, Kasubdit Pengendalian Perguruan Tinggi Henri Tambunan, Kabag Hukum, Kersja Sama dan Layanan Informasi Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Sakti Nasution serta Kabag Advokasi Biro Hukum dan Organisasi Polaris Siregar.

Sanksi administratif berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat ini diterbitkan. Apabila STIKES Baramuli Pinrang tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka izin penyelenggaraan STIKES Baramuli Pinrang akan dicabut.

Selama jangka waktu pengenaan sanksi administrasi tersebut, Kemenristekdikti menghentikan seluruh bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi bersangkutan, penghentian layanan Pemerintah maupun proses usul pembukaan program studi baru.

Atas pengenaan sanksi STIKES Baramuli Pinrang dilarang menerima mahasiswa baru dan pindahan dan melakukan wisuda. Selain itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan menghentikan seluruh proses akreditasi program studi. Kopertis Wilayah IX menarik seluruh dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di STIKES Baramuli Pinrang.

Untuk menghentikan sanksi administratif tersebut, STIKES Baramuli Pinrang wajib melakukan pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menghentikan seluruh penyelenggaraan program studi di luar kampus utama di Kabupaten Bulukumba atau di tempat lainnya.

STIKES Baramuli Pinrang juga wajib mengumumkan penghentian seluruh penyelenggaraan PSDKU di Kabupaten Bulukumba maupun di tempat lainnya melalui media massa, melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh data mahasiswa dan akademik bersama dengan Ditjen Belmawa, Kopertis Wilayah IX, dan Pusdatin Kemenristekdikti.

Atas pengenanaan sanksi  tersebut Ketua STIKES Baramuli Pinrang Dr H Muh Alwy Atifin, M.Kes berjanji akan mematuhi dan melakukan perbaikan lebih cepat dari jangka waktu enam bulan. Semoga saja.

Share this: