Harmonisasi Rancangan Perpres tentang Kawasan Sains dan Teknologi

perpres KST

Pembangunan, maupun pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (National Science and Technology Park)? yang sedang dilaksanakan di seluruh Indonesia saat ini memerlukan landasan hukum sebagai panduan bersama, pemerintah maupun masyarakat.

Hal ini disampaikan Direktur Kawasan Sains dan Teknologi Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Lukito P Hasta ketika mengikuti rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden? tentang Kawasan ? Sains? dan? Teknologi? (KST) di Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, ? Selasa, 14/2/2017.

Menurut Lukito, landasan hukum ini sangat penting, bagaimana kita dapat mengatur agar penyelenggaraan KST dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan profesional.

“Bagaimana agar pelaksanaan ? pembangunan dan pengembangan KST dapat dilakukan secara efisien, efektif, terpadu dan terorganisasikan dengan baik sesuai tujuan utama KST,” ujarya lagi.

Lukito juga mengingatkan tujuan utama KST adalah untuk mendorong perekonomian dan daya saing di tingkat lokal maupun nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan iptek dengan mensinergikan Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah.

Rancangan Peraturan Presiden? tentang KST ini sudah memasuki tahapan harmonisasi di? Kementerian Hukum dan HAM.? Rapat harmonisasi yang pertama kali ini mengevaluasi beberapa pasal yang masih perlu pendalaman lebih lanjut agar sesuai dengan tujuan KST tersebut.

Beberapa pasal masih memerlukan? perbaikan, misalnya pasal yang berhubungan dengan pembinaan terhadap KST, dinilai kurang tepat jika ada ketentuan mengenai insentif kemudahan di bidang perpajakan. Ketentuan tersebut akan sulit dilaksanakan karena hal ini merupakan domain dari kementerian keuangan.

Pasal lain adalah yang berkaitan dengan pasal pemantauan, dimana hal yang perlu penegasan bahwa evaluasi terhadap KST tidak hanya tugas Kemenristekdikti tetapi juga tugas instansi pengelola KST itu sendiri.

Rapat harmonisasi dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan ? I Kementerian ? Hukum? dan HAM dan diharapkan sekali lagi pembahasan rancangan ini sudah dapat disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Rapat dihadiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator? PMK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian? Keuangan, LIPI, BPPT, Kementerian ? Riset,? Teknologi, ? dan Pendidikan? ? Tinggi, dan instansi lainnya.

sn

Share this: