Dialog Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (II)

Munculnya rencana program revitalisasi pendidikan tinggi vokasi diawali karena lulusan vokasi tidak banyak yang diserap oleh pasar. Data statistik menunjukkan ada 5 – 6% yang tidak bisa diserap. Pihak industri juga seringkali mengeluh karena lulusan dari perguruan tinggi itu tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, berdasarkan laporan dari World Economic Forum tahun 2016 dikatakan bahwa dibandingkan dengan 138 negara lain didunia, kompetensi tenaga kerja Indonesia menempati peringkat 29. Meski ini lebih baik dari tahun lalu yaitu urutan ke- 31, tetapi dibanding negara  ASEAN yang lain juga Indonesia masih tertinggal. Misalkan, Singapore pada peringkat ke 2 dan Malaysia urutan ke 6. Indonesia masih jauh tertinggal.

Melihat pada kenyataan itu, industri pun merasa apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu tidak relevan, dan lulusanya pun masih banyak yang menganggur. Oleh karena itu pasti ada sesuatu yang salah didalam perguruan tinggi kita.

Kemudian beranjak dari hal itu, Pemerintah menetapkan dan menyusun sebuah program nasional. Program besarnya itu adalah Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia, yang didalamnya ada program revitalisasi pendidikan vokasi, baik yang ada di sekolah menengah yaitu di Kemendikbud maupun yang ada perguruan tinggi, di Kemenristekdikti.

Langkah selanjutnya Kemenristekdikti bekerja sama dengan industri dan politeknik-politeknik untuk merumuskan konsep revitalisasi ini.

Tujuan akhirnya ada dua, yaitu semua lulusan politeknik itu harus mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Tidak boleh ada yang menganggur dan tidak boleh mendapatkan pekerjaan tetapi tidak sesuai kompetensinya. Industri harus mendapatkan pasokan tenaga kerja yang kompeten.

Pertanyaanya adalah instrumen apa yang akan kita gunakan supaya lulusan politeknik itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya dan industri mendapatkan pasokan tenaga kerja yang kompeten?

Jawabnya adalah setiap lulusan perguruan tinggi vokasi pada akhir 2019 ditargetkan untuk memiliki sertifikat kompetensi. Pada rapat-rapat tim pelatihan tenaga kerja Indonesia, KADIN tidak melihat ijazah lulusan lagi, tetapi, yang dilihat adalah sertifikat kompetensinya.

Adapun tahapan untuk merevitalisasi adalah merevisi kurikulum di pendidikan tinggi vokasi dengan mengajak industri terkait. Harus secara spesifik job title-nya. Sedangkan dosennya, yang 50% dari perguruan tinggi dan 50% dari industri.

Untuk dosen dari industri, Kemenristekdikti sudah menyiapkan metode yang disebut rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Nanti ahli-ahli di industri itu, meskipun lulusan D1-D4 tetapi karena memiliki keahlian yang tinggi maka kita lakukan RPL. Mereka akan disetarakan kompetensinya dengan kompetensi dari lulusan S2.

Selanjutnya, dari sejumlah langkah besar yang akan dilakukan pemerintah ini, bagaimana persiapan yang dilakukan lembaga pendidikan tinggi vokasi?

Jawaban terhadap hal ini, selengkapnya dapat diikuti melalui Acara Dialog TVRI pada hari hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, yang dipandu Deasy Indriani  dengan narasumber utama Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo dan Direktur Politeknik Negeri Manufatur Bandung, Dede Bukhori.

Selamat mengikuti!

Bagus

Share this: