Mensesneg Sebut Pelayanan Publik di Indonesia Mengerikan

dsfg

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menilai pelayanan publik di Indonesia saat ini sudah masuk tahap mengerikan.

Pratikno mencontohkan, saat ini banyak kepala sekolah dan penyuluh pertanian yang tidak lagi menjalankan tugas tanggung jawabnya secara optimal, namun justru sibuk mengurus hal-hal yang terkait dengan administrasi semata.

“Akibatnya, banyak pelayanan publik kepada murid dan petani yang tidak dilaksanakan. Dengan melihat kesibukan para birokrat maka terlihat jelas bahwa birokrat kita sibuk mengembangbiakkan peraturan dan regulasi,” kata Pratikno di Yogyakarta, Sabtu (29/10) dilansir dari Antara.

Menurut dia, hal itu menyebabkan berapa banyak pun kantor dan gedung pemerintah, tetap saja akan terasa kurang.

“Karena PNS kita itu tidak efektif menjalankan fungsinya. Kalau dulu di kampung saya, seorang kepala desa selalu berkeliling menjaga keamanan desa. Tapi kini, dia sibuk mengurusi laporan-laporan keuangan dan administrasi,” papar Pratikno.

Untuk itu, Pratikno menegaskan, proses birokrasi yang dijalankan pemerintah tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat.

“Tentu saja birokrasi penting, tapi tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menuturkan, pelayanan publik harus menjadi fokus utama birokrat, sebab rakyat itu sendiri menjadi fokus dari suatu pemerintahan.

Ia mengingatkan agar birokrat tidak mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah, namun justru harus memberikan pelayanan terbaik tanpa mengabaikan proses birokrasi yang proporsional.

Ia menilai, selama ini birokrasi telah mempersulit pelayanan publik yang seharusnya diperoleh masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak fungsi aparat pemerintah menjadi tidak efektif.

“Jadi birokrasi itu bukan semata-mata mempersulit orang lain, tetapi mempersulit dirinya sendiri. Minimal mempersulit anak buahnya sendiri. Ini problem kita semua,” ungkap Pratikno.

Jadi akibatnya memang, kerja layanan kepada masyarakat menjadi terabaikan, dan bergeser menjadi kerja administrasi, katanya.

“Presiden Jokowi mengatakan bahwa negara kita ini negara hukum dan bukan negara regulasi atau negara kebijakan. Jadi pelayanan publik optimal harus diberikan kepada setiap masyarakat,” papar Pratikno.

Pungli Berlapis

Pratikon juga mengakui, upaya menghapus praktik pungutan liar (pungli) pada April 2017 merupakan langkah yang sangat berat karena sudah terjadi secara berlapis.

“Ya itu sungguh usaha yang sangat berat, karena praktiknya kan berlapis-lapis,” katanya.

Meski demikian, kata dia, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk bekerja keras menuntaskan praktik pungli yang terjadi di masyarakat dan aparat pemerintah.

Karena itu, gerakan sapu bersih (saber) pungli harus melibatkan masyarakat secara keseluruhan. “Kita kerja keraslah. Oleh karena itu, gerakan sampai ke bawah,” katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini laporan terakhir yang masuk ke tim saber pungli mencapai 2.000 lebih. Hal itu, kata dia, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat untuk ikut mengontrol praktik pungli.

“Ini demand yang bagus. Dan ini kan energi luar biasa yang harus kita optimalkan. Apalagi Pak Menko Polhukam juga sudah berbenah cepat untuk segera menindaklanjutinya,” kata Pratikno.

Ia menambahkan langkah penting saat ini yang harus dilakukan pemerintah, bukan hanya mendengarkan laporan masyarakat tetapi juga merespon dan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

sumber:http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161029203346-12-168870/mensesneg-sebut-pelayanan-publik-di-indonesia-mengerikan

Share this: