Mendongkrak Mutu Perguruan Tinggi Indonesia

dwinowo

Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan prioritas pertama  dari Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  periode 2015 – 2019. Peningkatan mutu pendidikan tinggi, mulai dari tata kelola kelembagaan,  proses akademik, sampai output lulusannya, menjadi keharusan.

Keharusan itu dipicu oleh berbagai faktor, yaitu faktor eksternal seperti telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA ) dan faktor  internal, yakni terkait dengan kualitas perguruan tinggi di Indonesia yang pada umumnya masih tergolong rendah.

Peta mutu perguruan tinggi di Indonesia memang  harus diakui secara umum masih belum menggembirakan. Apabila menggunakan standar mutu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), berdasarkan data BAN-PT  pula per Januari 2016 hanya 26 (0.66 %) perguruan tinggi di Indonesia terakreditasi institusi A. Sebagian besar perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi negeri, terutama yang telah berstatus Badan Hukum.

Masih sedikit perguruan tinggi swasta yang  terakreditasi instiusi A. Dari 3.181 PTS1) di Indonesia, hanya 5 PTS terakreditasi A. Bahkan, menurut informasi terbaru, masih terdapat 3.738 program studi di perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) belum terakreditasi.

Apa upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti untuk mendongkrak kualitas perguruan tinggi di Indonesia? Renstra Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti periode tahun 2015 – 2019 antara lain  mewujudkan 5 perguruan tinggi Indonesia masuk dalam peringkat 500 besar di dunia menurut standar QS World dan meningkatkan jumlah  akreditasi pergurun tinggi yang terkareditasi A (sangat baik). Selain itu, instrumen kebijakan lain yang saat ini dilaksanakan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dalam konteks meningkatkan mutu kelembagaan perguruan tinggi antara lain deregulasi proses pendirian perguruan tinggi, percepatan program pemberdayaan perguruan tinggi swasta (PP-PTS), memberikan insentif  kepada perguruan tinggi untuk menjadi world class university, menyusun pedoman dan aturan untuk “memaksa”  pengelola perguruan tinggi meningkatkan standar mutu minimal akademik dan  sebagainya. Semua program tersebut  sedang berjalan secara sinergi dan secara periodik dilakukan monitoring dan evaluasi.

Terhadap perguruan tinggi yang saat ini masih berstatus “Dalam Pembinaan”, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti gencar  melaksanakan  pembinaan, pengendalian, dan pengawasan melalui kegiatan visitasi dan evaluasi  langsung ke lapangan bersama Kopertis dan Tim Pembinaan yang beranggotakan lintas perguruan tinggi negeri dan swasta. Saat ini masih terdapat 104 PTS dalam pengawasan oleh Dikti. Apabila sampai batas waktu tertentu perguruan tinggi tersebut tidak bisa dan tidak mampu dibina maka akan diusulkan dicabut izin operasionalnya.

Akhirnya, seluruh civitas akademika baik mahasiswa maupun dosen yang sedang bertugas sebagai birokrat, perlu mengelorakan semangat meningkatkan  mutu berguruan tinggi di Indonesia. Ya, memutukan pendidikan dan memasyarakatkan pendidikan bermutu.

–Dwi Nowo Martono, Kepala Sub-Direktorat Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Share this: